(savananews.com)
NTB - Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja penanganan
terhadap gempa NTB, Selasa (21/08/2018). Usai berkunjung ke lokasi pengungsian,
Wapres menggelar rapat terbatas bersama Gubernur NTB.
Mengawali
rapat tersebut, Gubernur NTB menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam
atas perhatian pemerintah pusat terhadap NTB.
"Atas
nama pemerintah provinsi NTB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat,
Presiden RI Bapak Joko Widodo sudah dua kali meninjau keadaan masyarakat Lombok
yang terdampak gempa, dan sekarang adalah kunjungan Wapres RI" ungkapnya.
Gubernur
yang akrab disapa TGB ini pun memohon agar seluruh elemen masyarakat mendoakan
agar musibah yang menimpa NTB segera berakhir.
"kami
memohon doa agar rangkaian gempa ini mudah-mudahan bisa segera berakhir",
ucap Gubernur.
Terkait
riuh yang beredar di tengah masyarakat perihal penaikan status bencana, TGB
mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah bukan status, tapi penanganannya.
"Bagi kami warga NTB, status bencana tidak terlalu penting tetapi yang
lebih penting adalah kualitas penanganan bencana ini. Karena, harapan
penanganan dampak dari gempa ini dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, kami
berharap ini dapat terus dimaksimalkan dari status tanggap darurat hingga
rehabilitasi dan rekonstruksi" ungkap TGB.
Senada
dengan pernyataan TGB,
JK
menerangkan bahwa kedatangannya ke NTB kali ini adalah untuk menyampaikan pesan
Presiden terkait periode penanganan bencana. "Atas pesan Presiden RI kami
datang kesini untuk berpindah dari masa tanggap darurat ke masa
rehabilitasi" terangnya.
Terkait
polemik penetapan status bencana, JK mengungkapkan bahwa bencana nasional dan
bencana daerah tidak ada bedanya, jika bencana nasional semua akan diambil alih
oleh pemerintah pusat. "Rakyat Indonesia sama saja, semua harus dibantu,
karena itu apa yang bisa dibantu ya dibantu, dibantu dana kemudian dibimbing
dan diarahkan, kita tidak bantu rumah tapi kita bantu dengan uang, dengan cara
yang berbeda" terangnya.
JK
juga menegaskan bahwa, Ia menekankan kepada Menteri Sosial, Menteri PU-PR,
Mendikbud untuk menyelasaikan rumah dalam kurun waktu enam bulan, caranya sama
seperti di Jogja. Adapun bantuan yang akan diberikan terdiri dari beberapa
ketegori, yakni rumah rusak berat diberi bantuan lima puluh juta, rusak sedang
dua puluh lima juta, dan rusak ringan sepuluh juta.
Selain
ketiga Menteri tersebut, Wapres juga menekankan langsung kepada Kepala Dagang
dan Industri (Kadin) untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal, toko
bahan bangunan, untuk nantinya membuat depo-depo bahan bangunan dengan harga
grosir, sehingga rakyat dapat membeli bahan-bahan bangunan disitu. "Tidak
ada pembagian semen, paku, dan bahan bangunan lainnya, melainkan rakyat diberi
uang", tambahnya.
Terakhir,
JK mengimbau agar mulai hari ini kita bicara Lombok Bangun Kembali supaya
menghilangkan efek sedih, karena jika masyarakat sedih tidak ada yang membangun
semangat.
JK
juga
memberi
motivasi agar rakyat NTB menyudahi kesedihan.
"Ada waktu bersedih ada waktu menangis, artinya adalah jangan
terharu terus menerus, sebab kesedihan akan muncul, sekarang waktunya untuk
maju" pungkasnya.
Rapat
terbatas ini digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Turut hadir
dalam rapat terbatas tersebut, Menteri PUPR, Menteri Sosial, Mendikbud RI,
Erwin Kurniadi, Sekjen PMI, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR R
Dirjen
Cipta Karya Kementerian PU-PR RI, Tim Ahli Wapres, Staf Khusus Wapres, Deputi
II Ka. Setwapres, Kepala Setwapres, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lombok Utara, FKPD Provinsi NTB. (*)
0 Comments