Pada tahap empat yang digelar di Lapangan Desa Duman ini, bantuan sosial ‘November Tuntas’ kali ini para KPM menerima bantuan sebesar Rp. 340.350. Jumlah ini pun diterima KPM berstatus lansia dan Disabilitas berat.
Menteri Sosial melalui Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Dr. Danyi Riani, M.Si menyatakan, tahun 2018 ini, jumlah penerima manfaat PKH di kabupaten Lombok Barat sebanyak 39.176.
“Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari kecamatan Lingsar,” paparnya dihadapan Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Rachmat Hidayat, Sekretaris Dinsos NTB, Kadisos Lobar, Asisten III Pemkab Lobar, Pendamping PKH Lobar serta masyarakat yang tergabung dalam KPM PKH.
Danyi juga menyebut, Sumberdaya manusia (SDM) PKH di Lobar berjumlah 129 orang. Mereka terdiri dari koordinator kabuaten 2 orang, Peksos supervisor2 orang, operator 4 orang dan 121 pendamping. Tahun 2018 ini, kabupaten Lobar menerima bansos dari kemensos RI sebesar Rp.157.653.671.600. Jumlah ini menyasar berupapos PKH regular, Beras sekahtera (Rastra), bansos Disabilitas dan bansos lansia.
“Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara non tunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia,” jelasnya. Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencaai lebih dari 90 persen. Ini sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.
Baca Juga : TAUFIQ : GURU HARUS UBAH CARA MENGAJAR AGAR LEBIH MENYENANGKAN
Di tempat yang sama, Bupati Lobar melalui Asisten III, H. Fathurahim mengungkapkan, program PKH khususnya di Lobar serta bantuan lain yang dari kementerin sosial sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat. Tercatat tahun 2018 ini, lebih dari Rp.157 Milyar bantuan yang digelontorkan oleh kemensos. “Jumlah ini dirinci dalam bentuk PKH, Rastra dan bantuan lain,” jelasnya.
Kata mantan kepala Dinas Sosnakertrans Lobar ini, semua bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Rachmat Hidayat memaparkan, selain sebagai anggota DPR dapil NTB,Ketua Komisi VIII dan Panitia Anggaran, pihaknya selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB.
Kata Fungsionaris PDI P ini, realisasi anggaran bansos PKH di NTB tidak ada masalah. Semua berjalan baik. Semua dikaitkan dengan program nawacita pemerintah 2014-2019.
“Nawacita ini mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama,” jelasnya. Ketiga pendekatan itu secara rinci disebut Rachmat, yakni Indonesia sehat, Indonesia pintar dan keluarga sejahtera.
Usai gelaran seremoni, dilanjutkan dengan penyerahan paket dana pendidikan bagi anak PKM berprestasi, penyerahan sertifikat KPM Graduasi mandiri. (*)
Social Header