Bangbang Kholid Penuhi Syarat Untuk Terima PAW - Savana News

Breaking

1 September 2020

Bangbang Kholid Penuhi Syarat Untuk Terima PAW


Lombok Barat - Bangbang Kholid calon anggota legislatif dari partai Berkarya memenuhi syarat untuk di menerima Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Lobar menggantikan H Marlan yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Ketua KPU Lobar Bambang Karyono menjelaskan, bahwa pihaknya  sudah menerima surat permintaan data terkait prolehan suara caleg partai Berkarya untuk DPRD Lobar. dimana berdasarkan hasil pleno KPU Lobar sudah menetapkan data perolehan suara, dimana pleno memutuskan peraih suara kedua terbanyak atas nama Bangbang Kholid dengan perolehan suara 1.007  suara sah Bangbang Kholid sebagai prolehan terbanyak kedua setelah almarhum.

" Berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2017
Bangbang memenuhi persyaratan untuk menerima PAW, karena mendapatkan suara kedua terbanyak di partai Berkarya," kata Ketua KPU.


Untuk persiapan kelengkapan PAW, juga sudah dilengkapi dengan surat keterangan meninggal, semuanya sudah diterima oleh KPU Lobar yang dikirim oleh DPR Lobar. 

Berdasarkan syarat dan berkas yang  sudah diterima sebagai syarat untuk menerima PAW sudah lengkap. Dijelaskan Bambang syarat melakukan atau  seseorang bisa mendapatkan PAW , yaitu masih tercatat sebagai anggota partai politik, tidak ada sangkut pautnya dengan BUMN atau badan usaha milik daerah, dan tidak dalam posisi sebagai narapidana.

" Persyaratan untuk mendapatkan PAW include dalam persyaratan saat mencalonkan diri sebagai caleg," tegasnya.

Itupun sudah dilakukan verifikasi, mulai dari saat awal mendaftar sebagai bacaleg sampai dengan ditetapkan sebagai caleg, hingga keputusan pleno KPU terkait dengan perolehan suara, dimana sudah diputuskan dalam rapat pleno yang bersangkutan yaitu Bangbang Kholid memenuhi syarat untuk menjadi penerima PAW berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2017. (*)

KSPN NTB Gelar Deklarasi NTB Aman

 MATARAM - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat (KSPN NTB) menggelar diskusi publik bertema mengkritisi UU Omnibuslaw Ci...

Archive