JK : Bencana Nasional atau Daerah Itu Tidak Ada Bedanya

(savananews.com) NTB - Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja penanganan terhadap gempa NTB, Selasa (21/08/2018). Usai berkunjung ke lokasi pengungsian, Wapres menggelar rapat terbatas bersama Gubernur NTB.

Mengawali rapat tersebut, Gubernur NTB menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap NTB.

"Atas nama pemerintah provinsi NTB menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Presiden RI Bapak Joko Widodo sudah dua kali meninjau keadaan masyarakat Lombok yang terdampak gempa, dan sekarang adalah kunjungan Wapres RI" ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa TGB ini pun memohon agar seluruh elemen masyarakat mendoakan agar musibah yang menimpa NTB segera berakhir.

"kami memohon doa agar rangkaian gempa ini mudah-mudahan bisa segera berakhir", ucap Gubernur.

Terkait riuh yang beredar di tengah masyarakat perihal penaikan status bencana, TGB mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah bukan status, tapi penanganannya. "Bagi kami warga NTB, status bencana tidak terlalu penting tetapi yang lebih penting adalah kualitas penanganan bencana ini. Karena, harapan penanganan dampak dari gempa ini dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, kami berharap ini dapat terus dimaksimalkan dari status tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi" ungkap TGB.

Senada dengan pernyataan TGB,

JK menerangkan bahwa kedatangannya ke NTB kali ini adalah untuk menyampaikan pesan Presiden terkait periode penanganan bencana. "Atas pesan Presiden RI kami datang kesini untuk berpindah dari masa tanggap darurat ke masa rehabilitasi" terangnya.

Terkait polemik penetapan status bencana, JK mengungkapkan bahwa bencana nasional dan bencana daerah tidak ada bedanya, jika bencana nasional semua akan diambil alih oleh pemerintah pusat. "Rakyat Indonesia sama saja, semua harus dibantu, karena itu apa yang bisa dibantu ya dibantu, dibantu dana kemudian dibimbing dan diarahkan, kita tidak bantu rumah tapi kita bantu dengan uang, dengan cara yang berbeda" terangnya.

JK juga menegaskan bahwa, Ia menekankan kepada Menteri Sosial, Menteri PU-PR, Mendikbud untuk menyelasaikan rumah dalam kurun waktu enam bulan, caranya sama seperti di Jogja. Adapun bantuan yang akan diberikan terdiri dari beberapa ketegori, yakni rumah rusak berat diberi bantuan lima puluh juta, rusak sedang dua puluh lima juta, dan rusak ringan sepuluh juta.

Selain ketiga Menteri tersebut, Wapres juga menekankan langsung kepada Kepala Dagang dan Industri (Kadin) untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal, toko bahan bangunan, untuk nantinya membuat depo-depo bahan bangunan dengan harga grosir, sehingga rakyat dapat membeli bahan-bahan bangunan disitu. "Tidak ada pembagian semen, paku, dan bahan bangunan lainnya, melainkan rakyat diberi uang", tambahnya.

Terakhir, JK mengimbau agar mulai hari ini kita bicara Lombok Bangun Kembali supaya menghilangkan efek sedih, karena jika masyarakat sedih tidak ada yang membangun semangat.

JK juga

memberi motivasi agar rakyat NTB menyudahi kesedihan.  "Ada waktu bersedih ada waktu menangis, artinya adalah jangan terharu terus menerus, sebab kesedihan akan muncul, sekarang waktunya untuk maju" pungkasnya.

Rapat terbatas ini digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Menteri PUPR, Menteri Sosial, Mendikbud RI, Erwin Kurniadi, Sekjen PMI, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR R

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR RI, Tim Ahli Wapres, Staf Khusus Wapres, Deputi II Ka. Setwapres, Kepala Setwapres, Gubernur Jawa Timur,  Bupati Lombok Utara, FKPD Provinsi NTB. (*)