Dikeluhkan Warga, Pelayanan Satu Pintu Lombok Barat Dinilai Hanya Slogan


Savananews - Sejumlah warga yang melakukan permohonan izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ( DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat mengeluh karena cukup menyulitkan para pemohon untuk mengurus izin usaha mereka.


Selain mengeluhkan regulasi pengurusan izin yang tidak menerapkan pola satu pintu, para pemohon juga menyoroti kurangnya sarana dan prasaran yang memadai sehingga berdampak terhadap kurang optimalnya pelayanan pengurusan izin.


"Pelayanan ini tidak maksimal yang harusnya satu pintu tapi kawan-kawan ini kebingungan harus ke dinas lain," Kata Kholik, salah seorang pemohon izin.


Kholik juga mengakui dirinya telah mengurus izin yang sudah di ajukan sejak 6 hari lalu, namun hingga kini pengajuannya belum juga selesai karena harus diberatkan ke dinas yang lain.


"Pengurusannya harus satu pintu. Kita malah harus bolak balik dulu dari semingguan saya ngurus ini," sambungnya.


Untuk itu, dirinya berharap agar Pemda bisa memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, agar proses pengurusan izin usaha bisa dipermudah dan selesai tepat waktu sesuai slogan yang didengungkan pemerintah.


"kita berharap sih agar pelayanannya bisa maksimal satu pintu," harapnya.


Sebelumnya kepala dinas DPMPTSP Lombok barat H. Subandi menjelaskan, keberadaan personel dinas teknis belum bisa terwujud, karena dinas terkait juga belum menentukan siapa pegawai mereka yang akan ditempatkan di Dinas Perizinan.


Kedepannya untuk tahun 2021, dari 12 OPD teknis yang seharusnya ada di dinas perizinan, untuk tahap awal diharapkan agar ada lima OPD dulu, yaitu Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, Dinas Perindag dan Dinas Pertanian.


“Ini yang banyak mengurus perizinan, suka tidak suka, mereka harus menempatkan pegawai mereka,” ujarnya.


Sebab tidak adanya OPD teknis di Dinas Perizinan, juga membuat skor penilaian dari KPK tidak bisa 100, hanya bisa mencapai 84,4, padahal dari segi pelayanan sudah berjalan dengan baik.


Subandi juga berharap kepada Bupati juga bisa memberikan anggaran yang memadai, mengingat Dinas Perizinan merupakan dinas penghasil PAD, dan tingkat PAD yang ditargetkan ke Dinas Perizinan cukup tinggi. “Mudahan Bupati bisa memberikan porsi anggaran yang memadai untuk kita,” harapnya. (*)