 |
| Hj. Nurul Adha, Wakil Ketua I DPRD Lombok Barat |
Savananews - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok barat buka suara terkait keluhan masyarakat Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, terhadap rancangan pembangunan jalan raya menjadi jalur dua yang tidak dibarengi dengan revitalisasi irigasi dan pembangunan terotoar.
Hj. Nurul Adha, Wakil ketua I DPRD Lombok barat menjelaskan, setiap proses perencanaan harus dilakukan dengan konferhensif. Artinya, harus dibarengi dengan sarana dan prasana penunjang agar bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
"Harusnya setiap perencanaan itu harus konferhensif, apalagi ini untuk pembangunan jalan raya yang artinya harus dibarengi dengan pembangunan fasilitas lain seperti terotoar, saluran air harus menjadi perhatian juga," terangnya.
Perempuan yang juga sebagai Ketua DPD Partai PKS ini menegaskan bahwa pemerintah harus mengupayakan agar aturan dan aspek pembangunan bisa dipenuhi untuk mengoptimalkan rancangan yang sudah disepakati antara masyarakat dan pemerintah.
Seperti revitalisasi saluran irigasi misalnya, yang belakangan menjadi kehawatiran masyarajat. Pasalnya, pembangunan terotoar dan saluran irigasi di Desa tersebut tidak masuk dalam pengerjaan proyek. Padahal, kawasan ini, kondisi salurannya buruk.
"Khawatiran masyarakat terkait saluran irigasi yang tidak tertata menjadi kerisawan, pasalnya ketika hujan air masuk ke rumah merek," imbuhnya.
Sejauh ini, pihaknya juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Sementara ketika bangunan jalan raya sudah dimulai, pihaknya malah mendapatkan keluhan dari masyarakat yang menurutnya harus menjadi atensi pemerintah.
"Selama ini saya tidak pernah dilibatkan, entah itu di pemda ataupun di kecamatan. Saya pribadi yang juga sebagai warga kediri mendesak pemerintah ini agar segera memberikan atensi," tegasnya.
Seperti diketahui, pelebaran dan penataan jalan raya menjadi jalur dua ini menelan anggaran pemerintah daerah Provinsi NTB sebesar Rp 71,4 Milliar dan di prediksi akan tuntas pada tahun 2022 mendatang.
Dalam pelaksanaannya Legislator Lombok Barat berharap agar pemerintah kabupaten ataupun Provinsi dapat mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. "Sekalipun ini merupakan proyeknya Provinsi tapi ada kewenangan kabupaten untuk menyiapakan sarana dan prasarananya, oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah mampu memberikan apa yang menjadi hak masyarakat," tutupnya.
Menanggapi hal ini, Sekda Lombok barat DR. H. Baehaki menyebut perencanaan pembangunan jalan raya Desa Kediri sudah dilakukan cukup matang oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, yang awalnya hanya pelebaran mampu dikerjakan menjadi jalur dua.
"Menurut saya ini menjadi progres kita, karena dari awal rencana yang akan dikerjakan kan hanya pelebaran, tapi yang dibangun kan jalur dua, sekalipun masih dikatakan kurang maksimal," terangnya.
Untuk pembangunan terotoar dan sarana yang lain, pemerintah Lombok barat menargetkan akan tuntas pada tahun 2022 mendatang, sembari menunggu proses penataan jalan raya tuntas dilakukan oleh pemerintah provinsi.
"Sebetulnya ini karena persoalan anggaran saja, jadi kami tetap akan memprioritaskan ditahun 2022 mendatang," katanya.
Lebih lanjut Baehaki menyebut, sarana dan prasarana penunjang yang akan dibangun tidak saja berbentuk terotoar dan revitalisasi Irigasi, namun akan dibangun pasar kuliner sekaligus tugu sebagai ikon Desa Kediri.
"Jalan ini dibangun untuk mengurai kemacetan dan selebihnya kita akan bangun pasar kuliner, dan tugu nanti untuk ikon kota santri," tutupnya. (*)
0 Comments