SAVANANEWS — Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Haris Karnain, menggelar reses masa sidang I tahun 2026 di Desa Merembu, Kecamatan Kediri, Senin (26/1/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kediri–Labuapi.
Reses yang berlangsung khidmat itu dihadiri puluhan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda desa. Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan anggaran desa hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Salah seorang warga, Muharis, berharap DPRD dapat membantu percepatan pembangunan jalan lingkungan yang selama ini bergantung pada dana desa.
“Kami berharap anggota dewan bisa membantu persoalan infrastruktur, karena anggaran desa saat ini dipangkas. Selama ini kami berharap dari dana desa untuk perbaikan jalan pemukiman, namun sekarang sudah sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat kini menaruh harapan besar pada pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD agar pembangunan tetap dapat berjalan.
“Kami menaruh harapan besar kepada anggota DPRD untuk membantu menyelesaikan masalah kami,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Kami berharap data penerima bantuan benar-benar divalidasi supaya keluarga prasejahtera yang berhak tidak terlewat,” ujar salah seorang warga lainnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan lain turut disampaikan, antara lain perbaikan drainase desa untuk mendukung aktivitas ekonomi, pelatihan keterampilan bagi pemuda, bantuan modal usaha untuk UMKM lokal, serta peningkatan fasilitas dan pembinaan kegiatan keagamaan.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Haris Karnain menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat kebijakan daerah.
“Kami hadir di sini bukan sekadar seremonial, tetapi untuk memastikan suara masyarakat Desa Merembu sampai ke meja kebijakan pemerintah daerah. Semua aspirasi, mulai dari kemiskinan hingga pemberdayaan ekonomi, akan kami kawal di parlemen,” tegasnya.
Ketua PMI Lombok Barat itu juga menyatakan bahwa pihaknya lebih memilih turun langsung ke desa-desa guna memperoleh gambaran riil kondisi masyarakat.
“Kami turun ke desa melibatkan perangkat desa, karena merekalah yang paling memahami persoalan dan kebutuhan warganya,” ujarnya.
Haris menambahkan, seluruh hasil reses akan dirangkum dalam laporan resmi sebagai pokok-pokok pikiran DPRD untuk diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Persoalan kemiskinan dan pemberdayaan menjadi prioritas. Kita ingin warga Desa Merembu tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berdaya secara ekonomi,” pungkasnya.
Kegiatan reses ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat, dengan harapan aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan demi peningkatan kesejahteraan warga Desa Merembu. (Red)
