SAVANANEWS — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian daerah. Selama kurang lebih 10 bulan berjalan, program ini tercatat telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Koordinasi Program MBG yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, serta Satuan Tugas Percepatan, di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Gubernur memaparkan, hingga saat ini MBG telah menjangkau sebanyak 1.793.423 penerima manfaat di berbagai wilayah NTB. Program tersebut ditopang oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif beroperasi, serta melibatkan 2.719 mitra pemasok bahan pangan.
Ia menilai capaian penyerapan tenaga kerja ini tergolong cepat dan melampaui rata-rata program serupa. Pasalnya, jumlah tersebut umumnya baru bisa dicapai dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun.
“Untuk menyerap tenaga kerja sebanyak ini biasanya memerlukan waktu cukup lama, bisa dua sampai tiga tahun. Di NTB, angka itu tercapai dalam sekitar 10 bulan. Itu pun belum menghitung tenaga kerja tidak langsung, seperti petani yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panen, sekarang bisa mendapatkan harga yang lebih layak,” ujarnya.
Menurut Iqbal, MBG yang sempat diragukan efektivitasnya di awal justru berkembang menjadi contoh konkret program pemberdayaan ekonomi berbasis kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan lanjutan, terutama terkait keseimbangan pasokan dan permintaan pangan.
“Tantangan terbesar ada di wilayah 3T, mengingat NTB memiliki lebih dari 200 pulau berpenghuni. Karena itu, kami melakukan intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan pasokan agar lonjakan permintaan tidak memicu inflasi,” katanya.
Di akhir arahannya, Gubernur menekankan pentingnya soliditas antarinstansi, khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengawal percepatan program.
“Kita ini satu kesatuan dengan kabupaten dan kota. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus saling menguatkan, menghimpun persoalan di lapangan, sekaligus menyiapkan rekomendasi solusi,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, para Ketua Satgas Percepatan kabupaten/kota se-NTB, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Kalau mau:
- dipadatkan lagi (gaya Detik/Kumparan),
- diubah jadi media cetak,
- atau dibuatkan judul alternatif yang lebih click-worthy,
tinggal bilang, nanti saya poleskan sesuai kebutuhan 👍
