SAVANANEWS — Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Lombok Barat yang menerima Surat Peringatan (SP).
Foto : Satgas MBG Lombok barat (Istimewa)
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lombok Barat sekaligus Ketua Satgas Koordinasi MBG, H. Saepul Akhkam, mengatakan kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Koordinator Wilayah MBG.
“Berdasarkan hasil koordinasi kami, sampai sekarang belum ada SPPG di Lombok Barat yang mendapatkan Surat Peringatan,” ujar Akhkam saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas MBG bersama para ahli gizi di Kecamatan Narmada, Selasa (10/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu adanya sejumlah SPPG di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebut-sebut menerima Surat Peringatan pertama (SP 1) dari Satgas MBG Provinsi NTB, pascakejadian keracunan makanan beberapa waktu lalu.
Akhkam menjelaskan, teguran yang sempat diberikan sebelumnya masih bersifat umum dan lebih menekankan pada pembinaan, khususnya terkait peningkatan kualitas dapur SPPG agar sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalaupun ada catatan atau teguran, sifatnya masih pembinaan umum. Misalnya, terkait kondisi dapur yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Jika memang ada yang harus ditindaklanjuti secara khusus, kami berharap informasinya segera disampaikan secara jelas,” katanya.
Lebih lanjut, Akhkam menekankan agar seluruh SPPG tetap memprioritaskan aspek gizi dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, para ahli gizi di setiap dapur SPPG diminta lebih fokus pada perencanaan dan penyusunan menu makanan.
“Rapat koordinasi ini kami gelar dengan menghadirkan Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat dan BBPOM Mataram sebagai narasumber. Harapannya, menu yang disajikan tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga aman dan dapat dikonsumsi dengan lahap oleh penerima manfaat,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut mendapat sambutan positif dari Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Lombok Barat, Gusti Ayu Kade Widya Diastini. Menurutnya, meskipun para ahli gizi telah memiliki kompetensi profesional, kegiatan seperti ini penting untuk menyegarkan kembali pemahaman mereka terhadap pedoman teknis yang berlaku.
“Secara profesional mereka sudah terdidik, namun kegiatan ini setidaknya menjadi pengingat dalam menyusun menu yang proporsional dan sesuai dengan angka kecukupan gizi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para ahli gizi tidak hanya fokus pada kandungan gizi, tetapi turut memperhatikan aspek keamanan pangan, mulai dari kualitas bahan baku hingga proses pengolahan.
“Pemilihan bahan makanan harus sesuai standar. Jangan sembarang menerima bahan yang tidak layak, termasuk memastikan masa kedaluwarsa. Ini penting agar makanan aman dan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh 95 ahli gizi dari total 98 SPPG yang beroperasi di Lombok Barat. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dan menghadirkan narasumber dari BBPOM Mataram Sri Dewi Puspita, perwakilan Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat Wine Frida Dwipurwani, serta Koordinator Wilayah MBG Gusti Ayu Kade Widya Diastini. (Red)
