Tolak Direlokasi, Puluhan Pedagang Taman Narmada Datangi Kantor DPRD Lombok barat

Hearing ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, bersama Ketua Komisi II Husnan Wadi dan sejumlah anggota dewan. Dalam forum tersebut juga hadir unsur Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Polsek Narmada, Polresta Mataram, organisasi masyarakat, hingga Direktur Taman Narmada, Wewe Anggraeningsih.

Aksi ini menjadi ruang terbuka bagi para pedagang untuk menyampaikan keresahan mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Mereka menilai kebijakan larangan berjualan di dalam area taman telah memutus mata pencaharian ratusan keluarga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas wisata di lokasi tersebut.

Suasana hearing berlangsung emosional. Beberapa pedagang, terutama ibu-ibu, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan keluarga mereka. Kehilangan lapak berarti kehilangan sumber penghasilan utama.

Ketua Aliansi Pedagang Presak Narmada, Supriadi, menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

“Kami meminta DPRD dan BPK turun melakukan audit terhadap pengelolaan kawasan ini. Pemerintah berbicara tentang kesejahteraan dari desa, tetapi suara masyarakat kecil justru terabaikan,” katanya menegaskan.

Menurutnya, penertiban seharusnya dilakukan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan tindakan sepihak yang berdampak langsung pada ekonomi warga.

“Kami tidak menolak penataan. Tapi jangan menggusur tanpa solusi. Kami ingin tetap berjualan di dalam area taman karena di situlah pusat aktivitas wisata. Jika dipindahkan ke luar, pendapatan kami pasti turun drastis,” ucapnya.

Supriadi juga mengungkapkan bahwa sedikitnya 150 pedagang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Jumlah itu belum termasuk pemandu wisata, juru parkir, dan pekerja lain yang menggantungkan hidup di kawasan Taman Narmada.

Persoalan ini, katanya, bukan sekadar soal lapak dagang, melainkan tentang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar yang selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi wisata Narmada.

Para pedagang berharap proses itu tidak berlarut-larut. Mereka ingin pemerintah daerah segera menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga kawasan wisata, tetapi juga menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

“Kami datang bukan untuk melawan, tetapi untuk mencari keadilan. Kami ingin ada solusi yang membuat semua pihak bisa berjalan bersama,” katanya

Hingga hearing berakhir, belum ada keputusan final yang dihasilkan. DPRD Lombok Barat menyatakan akan melakukan kajian lanjutan sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi terkait polemik tersebut.

"Jadi, prinsip komisi II taman itu bukan warisan, tetapi titipan ke anak cucu yang harus kita jaga," terang Ketua Komisi II DPRD Lombok Barat, Husnan Wadi.

Legislator dari partai Perindo ini menegaskan DPRD hadir sebagai mediator untuk mencari jalan keluar yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

"Terkait dengan masalah ini, kita sebagai fungsinya mediator, untuk menyelesaikan persoalan ini agar betul-betul berkeadilan," tegasnya.

Ditambahkan Husnan, persoalan ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. DPRD, katanya, akan menelaah seluruh aspek sebelum mengambil langkah resmi agar solusi yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak.

Ia menganggap, jika yang dipersoalkan dalam hal ini terkait dengan pendapatan aseli Daerah (PAD) Maka pemerintah juga harus mengambil secara komperhensif dan merata. Ia mencontohkan terkait dengan keberadaan cafe ilegal yang penanganannya sampai sekarang belum kunjung tuntas.

"Jika yang dipersoalkan adalah PAD, kenapa cafe ilegal itu penanganannya juga belum tuntas, maka penting dalam hal ini kita harus betul-betul berkeadilan dalam memutuskan kebijakan," pungkasnya. (Red)