Lombok Barat - Penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Lombok Barat (Lobar) belum sepenuhnya berjalan di sejumlah desa, hal itu dikarenakan Pemdes dan pemerintah kecamatan tak berani mengambil resiko karena bantuan rawan salah sasaran akibat dengan data penerima yang belum beres diverifikasi.
Camat Gerung, H. Mulyadi mengakui bantuan JPS Mantap belum ada disalurkan di wilayah kecamatan Gerung. Saat ini para Kades tengah melakukan verifikasi data penerima agar tidak bermasalah.
“Belum disalurkan di Lobar, karena teman-teman Kades masih melakukan verifikasi supaya datanya sip, tidak bermasalah. Jadi penyaluran masih ditunda,” jelas dia.
Diakui, banyak data ganda, meninggal dan salah sasaran sehingga perlu diverifikasi agar tidak bermasalah. Terkait adanya calon penerima bantuan berstatus ASN di Kota Mataram yang tinggal di wilayah Beleke, pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi semua data. Pihaknya sudah mengeluarkan namanya bersangkutan dari penerima bantuan. Terkait kapan bantuan JPS disalurkan, pihaknya berharap bisa ini karena verifikasi diupayakan selesai pekan ini.
Hal senada disampaikan camat Lembar, Hasanudin. Bantuan JPS di daerah mandek karena terkendala permasalahan data masih dilakukan verifikasi oleh desa. “Belum ini, karena itu kami mau kumpulkan para Kades untuk membahas data yang perlu diverivali,”jelas camat Lembar ini. Data yang sudah diverivali perlu dilakukan Musdes oleh desa sebagai dasar untuk diusulkan ke Pemda. Selain itu, kesiapan Bumdes juga belum maksimal. Pihaknya menargetkan penyaluran dilakukan Minggu kedua bulan puasa ini.
Kepala Dinsos Lobar, Lalu Martha Jaya mengakui masih banyak desa belum menyalurkan bantuan JPS karena masih persiapan data. Namun ada juga penyaluran bantuan hampir tuntas. Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan ke bupati bahwa ada 35 desa belum menyerahkan data validasi ke Dinsos. Pihaknya segera bersurat lagi ke desa agar mengembalikan data maksimal tanggal 7 Mei.
“Kami berharap setelah datanya ini kembali, tidak ada lagi gejolak di bawah. Kami harapkan penyaluran tahap II berjalan lancar,” ujar dia.
Beberapa desa yang kuotanya kecil, maka akan diakomdir pada tahap II non DTKS. Penyalurannya pun bisa digabung dengan bantuan tahap I. Penyaluran bantuan tahap I diharapkan selesai pekan ini. Selanjutnya penyaluran tahap II. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran klaim ke Bumdes. Pihaknya juga mengakui kendala kartu sembako belum semuanya dicetak. Pihaknya sebenarnya mencetak di Minggu pertama, namun begitu dicetak alamatnya bermasalah sehingga perlu dikroscek. (*)
Camat Gerung, H. Mulyadi mengakui bantuan JPS Mantap belum ada disalurkan di wilayah kecamatan Gerung. Saat ini para Kades tengah melakukan verifikasi data penerima agar tidak bermasalah.
“Belum disalurkan di Lobar, karena teman-teman Kades masih melakukan verifikasi supaya datanya sip, tidak bermasalah. Jadi penyaluran masih ditunda,” jelas dia.
Diakui, banyak data ganda, meninggal dan salah sasaran sehingga perlu diverifikasi agar tidak bermasalah. Terkait adanya calon penerima bantuan berstatus ASN di Kota Mataram yang tinggal di wilayah Beleke, pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi semua data. Pihaknya sudah mengeluarkan namanya bersangkutan dari penerima bantuan. Terkait kapan bantuan JPS disalurkan, pihaknya berharap bisa ini karena verifikasi diupayakan selesai pekan ini.
Hal senada disampaikan camat Lembar, Hasanudin. Bantuan JPS di daerah mandek karena terkendala permasalahan data masih dilakukan verifikasi oleh desa. “Belum ini, karena itu kami mau kumpulkan para Kades untuk membahas data yang perlu diverivali,”jelas camat Lembar ini. Data yang sudah diverivali perlu dilakukan Musdes oleh desa sebagai dasar untuk diusulkan ke Pemda. Selain itu, kesiapan Bumdes juga belum maksimal. Pihaknya menargetkan penyaluran dilakukan Minggu kedua bulan puasa ini.
Kepala Dinsos Lobar, Lalu Martha Jaya mengakui masih banyak desa belum menyalurkan bantuan JPS karena masih persiapan data. Namun ada juga penyaluran bantuan hampir tuntas. Sejauh ini, pihaknya sudah melaporkan ke bupati bahwa ada 35 desa belum menyerahkan data validasi ke Dinsos. Pihaknya segera bersurat lagi ke desa agar mengembalikan data maksimal tanggal 7 Mei.
“Kami berharap setelah datanya ini kembali, tidak ada lagi gejolak di bawah. Kami harapkan penyaluran tahap II berjalan lancar,” ujar dia.
Beberapa desa yang kuotanya kecil, maka akan diakomdir pada tahap II non DTKS. Penyalurannya pun bisa digabung dengan bantuan tahap I. Penyaluran bantuan tahap I diharapkan selesai pekan ini. Selanjutnya penyaluran tahap II. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPKAD terkait pembayaran klaim ke Bumdes. Pihaknya juga mengakui kendala kartu sembako belum semuanya dicetak. Pihaknya sebenarnya mencetak di Minggu pertama, namun begitu dicetak alamatnya bermasalah sehingga perlu dikroscek. (*)
Social Header