Rapat Forkopimda Jelang Pilkada, KPUD Lobar Minta Sinergi Semua Pihak - Savana News

Breaking

25 June 2018

Rapat Forkopimda Jelang Pilkada, KPUD Lobar Minta Sinergi Semua Pihak

Bupati Lobar Fauzan Halid bersama Ketua DPR Kabupaten Lombok Barat hadir pada saat rapat Forkopimda Jelang Pilkada Lobar Senin (25/6)
(savananews.com) Lobar – Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lobar, Suhaemi Syamsuri meminta semua pihak mendukung penuh proses Pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 27 Juni mendatang.

"Kami dari jajaran penyelenggara meminta dukungan semua pihak untuk suksesnya Pilkada," ujarnya di hadapan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lobar yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Jayengrane Kantor Bupati Lobar, Senin (25/06).

Suhaemi menegaskan bahwa salah satu tolok ukur suksesnya Pilkada, tidak hanya dari aspek keamanan, namun juga dari tingkat partisipasi pemilih. "KPU pusat menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,5%, atau sekitar 359.207 orang. Target ini lebih tinggi dari partisipasi di pemilu sebelumnya, yaitu 70,02%," ujarnya. 

Untuk diketahui, jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada kali ini di Lobar adalah mencapai lebih dari 463 ribu jiwa yang tersebar di 122 desa/ kelurahan.  "Kami telah menyiapkan 1.180 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," pungkas Suhaemi. 

Dalam rakor tersebut, mengemuka juga beberapa persoalan terkait dengan daftar pemilih tetap. Kasus yang sering muncul di setiap perhelatan Pemilu adalah kasus di Pemalikan, sebuah wilayah hutan yang ada di Kecamatan Sekotong. Menurut Suhaemi, jumlah wajib pilih di lokasi tersebut mencapai 420 orang, namun hanya terdaftar dalam DPT sejumlah 126 orang. Sisanya, menurut Suhaemi, disarankan untuk kembali ke daerah asal.

Lokasi lainnya ada di komplek perumahan di Dusun Belencong Desa Midang. Setidaknya ditemukan 125 penduduk masih ber-ktp Kota Mataram, padahal secara faktual mereka telah lama berdomisili menjadi penduduk Lobar.  Suhaemi mengaku sudah menyurati KPUD mataram agar difasilitasi sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. 

Pemilih lainnya yang juga dikoordinasikan dalam rapat itu adalah adanya 258 orang tahanan Lembaga Pemasyarakatan, 30 orang tahanan Polresta Mataram, dan 20 orang yang ditahan di Polres Lobar. 

Sementara Kapolres Lobar, AKBP Hery Wahyudi yang hadir dalam Rakor tersebut mendesak agar pihak penyelenggara memfasilitasi mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Ia menampik pihak KPUD yang menyarankan para tahanan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. 

Dalam Rakor Forkopimda tersebut pun dilaporkan tentang kesiapan seluruh pihak dalam mengamankan proses Pilkada. Sebelumnya pihak Polres Lobar telah menyelenggarakan apel siaga yang langsung dipimpin oleh AKBP Heri Wahyudi dan dilaksanakan di Markas Polres Lobar di Jembatan Kembar.


Pihak Polres Lobar menyiapkan 318 personil yang langsung turun dan menyiapkan juga 150 personil pendukung untuk kegiatan partoli.

Jumlah tersebut ditambah lagi dengan tenaga Linmas dari desa/kelurahan sebanyak 1.484 orang yang nantinya berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk penempatannya.

Selain di Kantor Polres Lobar, apel gabungan juga digelar Polres Kota Mataram di lapangan Narmada, Kecamatan Narmada. Seperti diketahui, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Barat yakni Kecamatan Narmada, Lingsar dan Gunungsari merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Mataram.

Pihak Polresta Mataram sendiri menyiapkan paling sedikit 500 personil, baik dari unsur Polri maupun Linmas.  "Saya minta kerjasama yang baik antara TNI, Polri dan Linmas agar Pemilukada serentak ini berjalan lancar dan sukses," tegas Wakil Kapolresta Mataram,  Kompol Nanang Budi.

Rapat Forkopimda kali ini dihadiri juga oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang baru saja aktif kembali setelah cuti kampanye. Selain Fauzan, hadir juga Sekretaris Daerah H. Moh. Taufiq beserta beberapa kepala SKPD, dan seluruh jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Lobar, Dan Lanal, Dan Lanud, serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram. (*)

KSPN NTB Gelar Deklarasi NTB Aman

 MATARAM - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat (KSPN NTB) menggelar diskusi publik bertema mengkritisi UU Omnibuslaw Ci...

Archive