Bupati Lombok Utara Terima Penghargaan Terbaik 2018 dari Kementerian PPPA - Savana News

Breaking

24 July 2018

Bupati Lombok Utara Terima Penghargaan Terbaik 2018 dari Kementerian PPPA


(savananews.com) Surabaya - Bertempat di Dyandra Convention Centre Surabaya, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH, menerima penghargaan, kali ini dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prof Dr Yohana Susana Yembise Dip Aplin MA, yang diserahkan langsung pada puncak acara Penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak (23/7).

Kategori penghargaan dan tropi yang diraih Bupati Najmul adalah Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik tahun 2018 yang berlangsung meriah, bersama empat pimpinan daerah kabupaten lainnya yaitu Abdul Hafidz SPdI Kabupaten Rembang, Drs H Habsi Wahid MM Kabupaten Mamuju, Drs H Sutedjo Kabupaten Kulonprogo, dan Achmad Fauzi Kabupaten Sumenep, dengan kategori terbaik yang berbeda-beda.

Koordinator Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2018, sekaligus Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Dra Leny Nurhayanti Rosalin MSc dalam paparannya menyampaikan evaluasi kabupaten kota layak tahun 2018 anak diikuti 389 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, 177 kabupaten/kota diantaranya mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori.

"Jumlah ini meningkat hampir 50 persen dari tahun 2017, sehingga dapat dikatakan telah meningkat jumlah kabupaten kota layak anak di Indonesia," tutur deputi.

Adapun Penganugerahan Kabupaten  Layak Anak berkategori Utama sebanyak 2 kota, kategori Nindya sebanyak 11 kabupaten/kota, sedangkan kategori Madya  sebanyak 51 kabupaten/kota, dan sebanyak 113 kabupaten/kota meraih tropi kategori Pratama.

lanjut, pada tahun 2018 Kementerian PPPA menganugerahkan beberapa pimpinan daerah pada kategori Pemenuhan Hak Sipil Terbaik, Pembinaan Forum Anak Daerah Terbaik, Pencegahan Perkawinan Anak Terbaik, UPTD untuk Perlindungan Anak Terbaik, Puskesmas dengan Pelayanan Anak Terbaik dan Sekolah Ramah Anak Terbaik.

"Penganugerahan KLA merupakan kerja pemerintah daerah dan pimpinan daerahnya dalam pembangunan nasional, pemenuhan hak anak yang didukung lembaga masyarakat, dunia usaha dan media," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof Dr Yohana Susana Yembise Dipl Apli MA menyatakan Penganugerahan dirangkaikan dengan Hari Anak Nasional, tahun ini (2018, ed) bertema Anak Indonesia Anak Genius (Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat) yang sebelumnya diadakan Forum Anak Indonesia.

"Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan wajib, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu sinergitas dan kerja keras dari pemerintah daerah termasuk kerja sama dengan OPD-OPD untuk keberhasilan program kabupaten kota layak anak," tutur menteri.

"Mohon perhatian khusus daerah untuk urusan perempuan dan anak-anak. Banyak laporan dari daerah-daerah yang mengeluh anggaran pemerintah daerahnya sedikit, jangan takut menaikkan anggaran untuk urusan perempuan dan anak," ungkap menteri.

Lanjutnya, perempuan dan anak menjadi generasi bangsa ke depan untuk diperhitungkan dunia, pada program yang disebut sebagai planet 50: 50 tahun 2030, laki-laki dan perempuan setara. Indonesia termasuk satu negara dari 10 negara besar turut program tersebut.

Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH berterima kasih kepada organisasi perangkat daerah dan berkat semua pihak. Lanjutnya,  penghargaan ini dinilai atas keberhasilan mencegah pernikahan usia dini di Lombok Utara.

"Saya melihat kawan-kawan LPA bekerja maksimal dengan membentuk konselor tingkat desa dan kecamatan, sehingga bila ada keinginan pernikahan dini, pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling," urai bupati yang rencananya mengundang Pemerhati Anak Kak Seto untuk bertemu Anak-anak di Lombok Utara.

Lebih lanjut dikatakannya, penghargaan dan tropi tersebut sebagai pemacu untuk bekerja lebih giat lagi. Anugerah Kabupaten Kota Layak Anak merupakan ajang penghargaan dari Kementerian PPPA yang diberikan kepada daerah dan pimpinan daerah sesuai dengan kategori keberhasilannya memberikan perlindungan terhadap anak melalui program dan kebijakan. (*)

KSPN NTB Gelar Deklarasi NTB Aman

 MATARAM - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat (KSPN NTB) menggelar diskusi publik bertema mengkritisi UU Omnibuslaw Ci...

Archive