Bupati Lobar Tuntut Koordinasi Pemerintah Harus Efektif

(savananews.com) Giri Menang - Penanganan bencana gempa bumi menjadi kewajiban semua pihak, tidak hanya Pemerintah Daerah dengan unsur intansi Pemerintah Pusat, namun juga dengan relawan, TNI/ Polri, dan terutama dengan masyarakat itu sendiri. Hal itu mengemuka saat Tim Tanggap Darurat Pos Komando Utama melakukan Rapat Evaluasi di Aula Kantor Camat Lingsar, (23/08).

Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menilai koordinasi semua pihak kurang optimal.

"Koordinasi mengharuskan kesadaran dan kemauan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, BNPB, Pemerintah Provinsi, kita di Pemkab., para Kepala Desa sampai jajaran terbawah di dusun-dusun, bahkan dengan para relawan, " ujar Fauzan.

Bagi Fauzan,  minimnya koordinasi yang dilakukan oleh para relawan sering berakibat pada adanya miss komunikasi.

"Kita tidak mau akibat tidak berkoordinasi, bantuan hanya menumpuk di satu titik. Kita ingin semua korban dapat dilayani dengan baik," ujar Fauzan.

Persoalan koordinasi, tambah Fauzan, sementara ini cukup baik dengan seluruh jajaran internal pemerintah. Namun yang dirasakan kurang adalah koordinasi dengan para relawan atau donatur independen.

"Kita punya Posko Utama. Kita juga punya Posko di tiga wilayah lainnya. Tidak ada salahnya sebelum turun langsung ke masyarakat, menginformasikan sasaran dan bantuannya kepada posko-posko kita," tambah Fauzan.

Hasil temuan di lapangan membenarkan asumsi Fauzan bahwa para relawan sering turun langsung membantu masyarakat. Akibatnya, karena tidak tahu peta lokasi dan penyebaran bantuan, sering hanya menumpuk di satu tempat saja, sedangkan di tempat lain bahkan minim bantuan.

Di samping koordinasi dengan relawan, Bupati yang tidak pernah libur ke posko-posko itu, pun mengharapkan jaringan komunikasi ke masyarakat bawah diintensifkan.

"Kita tidak tahu ada pengungsi yang tidak mendapat bantuan kalau tidak diinformasikan," kata Fauzan berharap peran aktif Kepala Desa untuk berkomunikasi dengan Posko-posko.

Dalam kesempatan tersebut, Fauzan pun sempat menyentil Pemerintah Pusat. Fauzan tidak mempermasalahkan status bencana bila Pemerintah Pusat konsisten dengan kebijakannya.

"Jangan asal sudah bicara. Kita pun menunggu langkah real dari Pemerintah," kata Fauzan sambil meminta agar bantuan perumahan segera dapat dikucurkan lengkap dengan mekanisme pencairan dan penggunaannya.

Fauzan tidak ingin koordinasi dalam penanganan bencana di Lobar hanya retorika semata termasuk kelalaian Pemerintah Pusat mengkonfirmasi kondisi sesungguhnya di Desa Jeringo Kecamatan Gunung Sari.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu Kepala Desa Jeringo, Sahril mengunggah kritik pedasnya bahkan menantang Presiden dan seluruh menteri.

Ia mengaku bahwa desanya tidak pernah disentuh bantuan. Hasil pantauan di lapangan, seluruh bantuan dari Posko milik Pemkab Lobar ditolaknya. Bahkan paramedis dan tenaga dokter yang ingin memberikan pelayanan kesehatan pun ditolaknya.

Berkat unggahan tersebut, desa itu pun dikunjungi hari kemarin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menanggapi hal tersebut, Fauzan mengaku berterima kasih atas cepat tanggapnya ibu menteri untuk langsung berkunjung. Namun bagi Fauzan, hal tersebut menjadi preseden kurang bagus dalam hal koordinasi.

"Saya tidak tahu kalau semua Kepala Desa bertindak seperti itu, apakah akan langsung direspons cepat oleh para menteri?," ujarnya mempertanyakan.

Ia bahkan menyatakan, bahwa dampak gempa yang meluas sampai ke Pulau Sumbawa ini, mestinya membuat koordinasi vertikal dan horizontal antar semua pihak semakin kuat.

Di Lobar sendiri terdapat Posko Utama Tanggap Darurat yang bertugas menghimpun dan mengendalikan seluruh informasi dan tindakan dalam penanganan bantuan. Posko Utama ini mendapat supervisi dan pendampingan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan secara rutin melaksanakan pertemuan-pertemuan.

Selain di Posko Utama, Pemkab Lobar pun mensiagakan Pos Wilayah di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, dan Narmada yang masing-masing berkedudukan di Kantor Camat. (*)