Korban penganiayaan, Ahmad Sahib di dampingi Ketua DPW Perkumpulan Media Online Indonesia Provinsi NTB (DPW MOI NTB), Ketua DPC MOI Lombok Barat beserta empat orang Lawyer antara lain Fuad, SH, Nur Rahman Luki Wibowo, SH, Muhanan, SH dan Dhidit Setiawan, SH mendatangi Polres Lombok Barat sekitar pukul 14.00 wita, (15/5).
Rombongan yang di pimpin langsung oleh Ketua DPW MOI NTB, Amrin, langsung menuju SPKT dan Reskrim Polres Lombok Barat.
"Kita berharap kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini Polres Lombok Barat untuk segera menindak lanjuti laporan dan menangkap pelaku. Tindakan pelaku sudah diluar batas, jadi tidak ada alasan pelaku tidak di tangkap. Tim Lawyer juga sedang mempelajari adanya tindakan melanggar UU ITE yang di lakukan oleh pelaku. Kalau ada di temukan maka akan kami laporkan ke Polda NTB", tegasnya.
Sementara itu, Dhidit Setiawan, SH, salah satu Lawyer yang mendampingi korban menceritakan kronologi penganiayaan yang menimpa Ahmad Sahib.
"Dalam berita acara pemeriksaan tadi, korban menjelaskan bahwa korban dihubungi oleh pelaku untuk diajak bertemu, kemudian pelaku menghampiri korban di rumah korban yang pada saat itu sedang melakukan buka puasa bersama di tetangga korban yang bernama saudara afis, kemudian korban menghampiri pelaku yang berada di depan rumahnya, dimana pelaku menanyakan perihal berita tentang papuq kalsum yang korban muat, tak selang berapa lama pelaku mendorong korban dan terjadilah pemukulan kepada korban sebanyak 4x, pertama mengenai mata sebelah kanan, pelipis sebelah kiri, dada dan bagian hidung yang membuat korban mengalami pendarahan. Melihat keributan tersebut kemudian afis dan beberapa saksi lainnya berusaha membantu untuk melerai, meskipun sudah di tahan oleh saksi, pelaku masih berusaha menyerang korban (pengakuan korban dan saksi)",jelasnya.
Iapun menyayangkan kejadian yang menimpa Ahmad Sahib, padahal jurnalistik memiliki hak menjawab dan koreksi terhadap berita yang ia muat, dimana berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
"Kejadian ini sangat kita sayangkan, yang dimana korban adalah seorang jurnalistik yang tindakan profesinya di lindungi oleh Undang-undang pers, namun ada oknum yang keberatan terhadap berita tersebut dan langsung main hakim sendiri. Jurnalistik memiliki hak menjawab dan koreksi terhadap berita yang ia muat, dimana berita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya", pungkasnya.
"Namun kejadian ini sudah terjadi, jadi sebagai warga negara yang merasa keberatan atas tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian dan terlebih perbuatannya masuk dalam unsur pidana maka warga negara tersebut berhak melaporkan kejadian yang ia alami sesuai prosedur hukum di Indonesia. Untuk selanjutnya kami serahkan harapkan kepada pihak kepolisian untuk memproses kejadian ini secara terbuka dan serius, agar tidak ada lagi jurnalis yang mengalami kekerasan seperti ini", tambahnya.
Di tempat terpisah, Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satrio Wibowo,SIK menegaskan akan segera menindak lanjuti laporan sesuai ketentuan mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan yang ada.
"Pastinya laporan kita tindak lanjuti sesuai ketentuan mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan yg ada. Sebagai penyidik tentu kami akan menjunjung tinggi hak - hak pelapor dan terlapor terhadap seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kami berharap kepada semua pihak yang terkait dengan kasus ini supaya bisa mendukung proses yg dilakukan oleh penyidik Polres Lobar agar penanganan kasus ini bisa berjalan dengan lancar",pungkasnya. (Red. *)
Social Header