(savananews.com)
Giri Menang - Gempa berkekuatan 7,0 Skala Richter yang mengguncang Pulau
Lombok, Ahad (5/08) telah meluluh lantakkan paling sedikit 4 Kecamatan di
wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
Di
samping memberi trauma bagi ratusan ribu jiwa, gempa tersebut telah merobohkan
sedikitnya 48.594 rumah, 221 fasilitas
peribadatan, 24 fasilitas kesehatan, 87 fasilitas pendidikan, 4 jembatan, 60
tanggul, dan 129 toko dan kios.
Kerugian
secara materil untuk sementara diperkirakan mencapai Rp. 222.5 milyar.
Namun
yang terberat adalah kerugian immateril. Bila hari kemaren Posko Utama Tanggap
Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat merilis angka 26 orang meninggal,
maka per jam 13.00 WITA hari ini (Kamis, 9/08) bertambah satu orang menjadi 27
orang berdasarkan rekapitulasi seluruh kecamatan.
"Yang
mencengangkan adalah masyarakat yang terdampak akibat gempa ini. Paling sedikit
134.683 jiwa mengalami kerugian dan trauma sehingga harus tinggal di
pengungsian atau tidak berani tidur di dalam ruangan," kata Kabag Humas
dan Protokol Lobar, Saepul Ahkam.
Ahkam
memperkirakan masa tanggap darurat di Lobar bisa jadi diperpanjang, mengingat belum pulihnya kondisi
infrastruktur dan trauma di tengah masyarakat.
"Terberat
itu justru masa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap ribuan rumah warga,
termasuk kondisi fasilitas pemerintahan," ujar Ahkam sambil juga
menjelaskan aspek psikologis warga yang masih ketakutan dan sulit dipulihkan.
Berdasarkan
rilisnya, kerusakan rumah dikategorikan menjadi 19.488 rusak berat, 13.731
rusak sedang, dan 15.375 rusak ringan.
Anggota
DPR RI, Ermalina yang sempat mengunjungi Posko Kecamatan Gunung Sari
mempertanyakan klasifikasi kerusakan tersebut.
"Kalau
rusak ringan dan berat itu pasti jelas dibantu dan jelas jumlahnya. Nah
bagaimana dengan kategori rusak sedang?," ujarnya mempertanyakan.
Ermalina
bahkan menyebut besaran bantuan dari Pemerintah Pusat.
"Kalau
Rusak Berat dibantu sebesar Rp. 50 juta dan rusak ringan sebesar Rp. 10
juta," papar legislator dari PPP itu.
Ia
justru mendesak agar Kementerian Sosial untuk segera meminta standarisasi untuk
jenis kerusakan sedang,
"Jangan
sampai mereka tidak terbantu, " pungkasnya.
Lukmanul
Hakim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat dikonfirmasi terpisah
menyatakan bahwa tiga kategori tersebut tetap berlaku.
"Semuanya
nanti diverifikasi," tegasnya sambil menuturkan pengalaman di daerah lain
yang menjadi pilot project program rehabilitasi dan rekonstruksi pascs gempa.
Persoalan
hancurnya sarana prasarana di kesempatan berbeda, oleh Bupati Lobar H. Fauzan
Khalid menjadi penanganan jangka panjang.
"Khusus
untuk fasilitas pemerintahan, seperti kantor, rumah sakit, dan sekolah harus
segera diassessment untuk dinilai layak guna dan aman. Jangan sampai pelayanan
terganggu," ujarnya di Posko Utama.
Ia
akan membentuk tim yang melibatkam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar.
"Mereka
harus segera bekerja dan menjelaskan ke kita hasilnya sebelum hari Senin,"
ujar Fauzan yang meminta jajarannya untuk kembali aktif bekerja di Hari Senin
depan.
Termasuk
soal rumah warga, Fauzan meminta Dinas PUPR untuk segera merencanakan
pembersihan rumah warga, termasuk segera membangun fasilitas sanitasi warga.
(*)
0 Comments