(savananews.com)
Giri Menang - Penanganan bencana gempa bumi menjadi kewajiban semua pihak,
tidak hanya Pemerintah Daerah dengan unsur intansi Pemerintah Pusat, namun juga
dengan relawan, TNI/ Polri, dan terutama dengan masyarakat itu sendiri. Hal itu
mengemuka saat Tim Tanggap Darurat Pos Komando Utama melakukan Rapat Evaluasi
di Aula Kantor Camat Lingsar, (23/08).
Bupati
Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid menilai koordinasi semua pihak kurang
optimal.
"Koordinasi
mengharuskan kesadaran dan kemauan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, BNPB,
Pemerintah Provinsi, kita di Pemkab., para Kepala Desa sampai jajaran terbawah
di dusun-dusun, bahkan dengan para relawan, " ujar Fauzan.
Bagi
Fauzan, minimnya koordinasi yang dilakukan
oleh para relawan sering berakibat pada adanya miss komunikasi.
"Kita
tidak mau akibat tidak berkoordinasi, bantuan hanya menumpuk di satu titik.
Kita ingin semua korban dapat dilayani dengan baik," ujar Fauzan.
Persoalan
koordinasi, tambah Fauzan, sementara ini cukup baik dengan seluruh jajaran
internal pemerintah. Namun yang dirasakan kurang adalah koordinasi dengan para
relawan atau donatur independen.
"Kita
punya Posko Utama. Kita juga punya Posko di tiga wilayah lainnya. Tidak ada
salahnya sebelum turun langsung ke masyarakat, menginformasikan sasaran dan
bantuannya kepada posko-posko kita," tambah Fauzan.
Hasil
temuan di lapangan membenarkan asumsi Fauzan bahwa para relawan sering turun
langsung membantu masyarakat. Akibatnya, karena tidak tahu peta lokasi dan
penyebaran bantuan, sering hanya menumpuk di satu tempat saja, sedangkan di
tempat lain bahkan minim bantuan.
Di
samping koordinasi dengan relawan, Bupati yang tidak pernah libur ke
posko-posko itu, pun mengharapkan jaringan komunikasi ke masyarakat bawah
diintensifkan.
"Kita
tidak tahu ada pengungsi yang tidak mendapat bantuan kalau tidak
diinformasikan," kata Fauzan berharap peran aktif Kepala Desa untuk
berkomunikasi dengan Posko-posko.
Dalam
kesempatan tersebut, Fauzan pun sempat menyentil Pemerintah Pusat. Fauzan tidak
mempermasalahkan status bencana bila Pemerintah Pusat konsisten dengan
kebijakannya.
"Jangan
asal sudah bicara. Kita pun menunggu langkah real dari Pemerintah," kata
Fauzan sambil meminta agar bantuan perumahan segera dapat dikucurkan lengkap
dengan mekanisme pencairan dan penggunaannya.
Fauzan
tidak ingin koordinasi dalam penanganan bencana di Lobar hanya retorika semata
termasuk kelalaian Pemerintah Pusat mengkonfirmasi kondisi sesungguhnya di Desa
Jeringo Kecamatan Gunung Sari.
Seperti
diketahui beberapa waktu lalu Kepala Desa Jeringo, Sahril mengunggah kritik
pedasnya bahkan menantang Presiden dan seluruh menteri.
Ia
mengaku bahwa desanya tidak pernah disentuh bantuan. Hasil pantauan di
lapangan, seluruh bantuan dari Posko milik Pemkab Lobar ditolaknya. Bahkan
paramedis dan tenaga dokter yang ingin memberikan pelayanan kesehatan pun
ditolaknya.
Berkat
unggahan tersebut, desa itu pun dikunjungi hari kemarin oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani.
Menanggapi
hal tersebut, Fauzan mengaku berterima kasih atas cepat tanggapnya ibu menteri
untuk langsung berkunjung. Namun bagi Fauzan, hal tersebut menjadi preseden
kurang bagus dalam hal koordinasi.
"Saya
tidak tahu kalau semua Kepala Desa bertindak seperti itu, apakah akan langsung
direspons cepat oleh para menteri?," ujarnya mempertanyakan.
Ia
bahkan menyatakan, bahwa dampak gempa yang meluas sampai ke Pulau Sumbawa ini,
mestinya membuat koordinasi vertikal dan horizontal antar semua pihak semakin
kuat.
Di
Lobar sendiri terdapat Posko Utama Tanggap Darurat yang bertugas menghimpun dan
mengendalikan seluruh informasi dan tindakan dalam penanganan bantuan. Posko
Utama ini mendapat supervisi dan pendampingan langsung dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan secara rutin melaksanakan
pertemuan-pertemuan.
Selain
di Posko Utama, Pemkab Lobar pun mensiagakan Pos Wilayah di Kecamatan
Batulayar, Gunung Sari, dan Narmada yang masing-masing berkedudukan di Kantor
Camat. (*)
0 Comments