(savananews.com)
NTB - Pemerintah Provinsi NTB, terus memantapkan program NTB Bangun Kembali,
sebagai langkah untuk memulihkan keadaan masyarakat Lombok-Sumbawa pasca gempa.
Karena itu, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi masa Transisi Gempa Bumi Lombok,
Kamis (30/8/18).
Rapat
yang berlangsung di Gedung Graha Bhakti Praja itu dipimpin Sekretaris Daerah
Prov. NTB, IR. H. Rosiady Sayuti, Ph.D. Hadir juga saat itu Kepala BNPB RI,
diwakili Deputi Pencegahan BNPB RI, Bernardus Wisnu, dan Panglima Komando TGT
(Tugas Gabungan Terpadu) Mayjen TNI Madsuni, kepala OPD Lingkup Pemprov NTB,
bupati/walikota se- NTB, Dansatgas Udara, Dansatgas Laut dan Dansatgaswil.
Rapat
tersebut membahas langkah-langkah yang diambil pada masa transisi, dan laporan
kondisi di lapangan/masing-masing sektor. Adapun yang menjadi perhatian utama
diantaranya keringanan kredit untuk mengurangi beban korban gempa yang memiliki
kredit (bank). Selain itu, mengingat musim hujan aman segera tiba, pembuatan
RISHA harus disegerakan.
Terkait
pembangunan RISHA, BNPB menerangkan perlu ada permintaan dan pendataan peralatan yang diperlukan oleh
masyarakat di seluruh kabupaten/kota terdampak gempa. Termasuk mendata berapa
warga yang akan memilih pola rumah tersebut.
Selain
itu, perlu diperhatikan tapal batas dan keterangan hak tanah yang akan
dijadikan lokasi membangun hunian.
Lebih
lanjut dibahas pula penyaluran bantuan berupa dana kepada korban gempa sesuai
Inpres no.5 tahun 2018. Sesuai Inpres tersebut, bantuan dana akan diberikan
sesuai kriteria kerusakan rumah, yakni berat, sedang, dan ringan.
Untuk
penyaluran bantuan lainnya, Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu menjelaskan
setiap Satgas memiliki job desk masing-masing. Sebagai contoh, Dansatgas Udara
mengurus distribusi semua bantuan melalui udara , Dansatgas Laut, Danlanal
mengurus peralatan berat, dan lainnya.
Rapat
yang bwrakhir menjelang Magrib tersebut melahirkan sejumlah kesepakatan.
Pertama, kepada bupati/walikota yang belum mengeluarkan SK terkait organisasi
di kabupaten masing-masing agar segera mengeluarkan dengan mengambil contoh organisasi
yang ada di provinsi
Kedua,
segera memobilisasi atau mengkoordinir organisasi di tempat masing-masing yang
sudah membuat hunian sementara
Ketiga,
segera didata fasilitas proses belajar mengajar darurat di tempat masing-masing
dan memastikan apakah masih ada yang tidak beroperasi pada pekan ini
Keempat,
Pemprov akan segera mengundang dan berkoordinasi dengan jajaran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan ekonomi di
wilayah terdampak
Kelima,
400 CPNS dari PUPR bekerjasama dengan Rekompak dan Komandan Sektor di tiap
wilayah, paling lambat Rabu sudah bisa mulai bekerja.
Sebagai
tambahan, Sekda menganggap penting untuk mengumpulkan seluruh pimpinan
perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, untuk dihimbau guna memberi
keringanan biaya perkuliahan bagi mahasiswa terdampak gempa. (*)
0 Comments