MATARAM - Gubernur DPW LIRA NTB, Lale Dewi Mala Kusuma menegaskan, lembaga Lumbung Informasi Masyarakat Indonesia (LIRA) sangat concern dan fokus pada kegiatan sosial kemanusiaan, dan tidak mencampuri urusan lain apalagi melakukan intervensi ke sektor anggaran pendidikan.
Dikonfirmasi terkait dugaan oknum yang mengaki anggota LIRA yang mendatangi sebuah SMK di Kota Mataram untuk meminta data-data dana BOS, Dewi menekankan tidak ada anggota LIRA yang demikian.
"Organisasi kami DPW LIRA NTB ini fokus ke kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi bukan anggota kami yang melakukan intervensi apalagi dugaan intimidasi ke sekolah," tegas Dewi.
Menurutnya, selama ini memang ada dua organisasi LIRA di NTB dan secara legalitasnya memang sudah resmi dari pusat sampai daerah NTB.
"Kalau DPW LIRA NTB ya Gubernur LIRA adalah saya sendiri dan Sekretaris Wilayah DPW LIRA NTB pak HM Huzaini Areka. Nah kalau LIRA satu lagi yaitu DPW LSM LIRA NTB dan pengurusnya kami tidak tahu," tegasnya.
Dewi menjelaskan DPW LIRA telah hadir di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat sejak dilakukan pelantikan pada 31 Januari 2018 silam di Hotel Lombok Astoria, Mataram.
Keberadaan dan kiprah lembaga berbasis kemasyarakatan (LSM) bertaraf nasional ini sebenarnya sudah cukup lama di Ibukota, berikut jejaringnya di hampir semua provinsi se-Indonesia.
Hingga kini lembaga yang mengambil peran strategis ini banyak berkontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah pusat maupun daerah.
Dewi mengatakan, tidak semata menjadi mediator atau penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah, tapi juga kerap dilibatkan sebagai fasilitator atau mitra pemerintah dengan rakyat.
DPW LIRA NTB, menurut Lale Dewi Mala Kusuma, selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dengan pusat dan masyarakat secara umumnya.
Program-program kelembagaan yang disusun mengarah pada bidang kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Fokus tujuan LIRA berkonsentrasi pada kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini,” kata Dewi Mala. (Redaksi)
Dikonfirmasi terkait dugaan oknum yang mengaki anggota LIRA yang mendatangi sebuah SMK di Kota Mataram untuk meminta data-data dana BOS, Dewi menekankan tidak ada anggota LIRA yang demikian.
"Organisasi kami DPW LIRA NTB ini fokus ke kegiatan sosial kemanusiaan. Jadi bukan anggota kami yang melakukan intervensi apalagi dugaan intimidasi ke sekolah," tegas Dewi.
Menurutnya, selama ini memang ada dua organisasi LIRA di NTB dan secara legalitasnya memang sudah resmi dari pusat sampai daerah NTB.
"Kalau DPW LIRA NTB ya Gubernur LIRA adalah saya sendiri dan Sekretaris Wilayah DPW LIRA NTB pak HM Huzaini Areka. Nah kalau LIRA satu lagi yaitu DPW LSM LIRA NTB dan pengurusnya kami tidak tahu," tegasnya.
Dewi menjelaskan DPW LIRA telah hadir di tengah-tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat sejak dilakukan pelantikan pada 31 Januari 2018 silam di Hotel Lombok Astoria, Mataram.
Keberadaan dan kiprah lembaga berbasis kemasyarakatan (LSM) bertaraf nasional ini sebenarnya sudah cukup lama di Ibukota, berikut jejaringnya di hampir semua provinsi se-Indonesia.
Hingga kini lembaga yang mengambil peran strategis ini banyak berkontribusi bagi masyarakat banyak dan pemerintah pusat maupun daerah.
Dewi mengatakan, tidak semata menjadi mediator atau penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah, tapi juga kerap dilibatkan sebagai fasilitator atau mitra pemerintah dengan rakyat.
DPW LIRA NTB, menurut Lale Dewi Mala Kusuma, selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dengan pusat dan masyarakat secara umumnya.
Program-program kelembagaan yang disusun mengarah pada bidang kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Baik ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Fokus tujuan LIRA berkonsentrasi pada kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini,” kata Dewi Mala. (Redaksi)
Social Header