Anggota DPRD dapil II (Sekotong-Lembar), TGH Hamdi salah satu wakil rakyat yang bersuara tentang itu. Politisi PKB ini menegaskan proses belajar mengajar di madrsah atau pondok pesantren di tengah pandemi covid 19 dengan metode berbasis IT ini tentu menjadi sebuah permasalahan baru di dunia pendidikan madrasah dan pesantren. Dikarenakan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, namun bagaimanapun itu pengelola madrasah tak menyerah. Mereka tetap berupaya menyesuaikan diri.
" Karena itu kami mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pendidikan madrasah dan pesantren seperti pendidikan umum lainnya. Baik dari segi penganggaran dan fasilitas,"tegas dia.
Politisi yang juga pimpinan madrasah Madrasah Tsanawiyah Ittihadul Bayan Telaga Lebur Sekotong ini juga memina pemerintah tak boleh diam dan membiarkan madrsah dan pesantren berjuang sendirian menghadapi masa pandemi. Ia mendesak agar madrsah dan pesantren mendapatkan alokasi dari APBD sehingga tidak terkesan madrasah dan pesantren dianak tirikan karena madrasah dan pesantren telah banyak memberikan warna dalam mendidik dan memperbaiki moral daerah khususnya dan bangsa secara umum. Hal senada ditegaskan Hendra Harianto, sekretaris Fraksi PKB DPRD Lombok Barat. Ia juga mendesak pemerintah setempat agar memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan madrasah atau pondok pesantren saat musim pandemi ini berlangsung.
Menurut politisi asal pesantren itu bahwa, kondisi kebanyakan madrasah saat ini yang kurang memiliki fasilitas IT akan sangat terdampak dengan beralihnya model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran berbasis IT di tengah ancaman Covid-19. Menurutnya, pemerintah bisa memberikan sedikit bantuan kepada pengelola madrasah untuk melengkapi sarana prasarana IT yang nantinya menjadi pendukung proses pembelajaran.
“kita tahu lah madrasah kita ini kekurangan fasilitas. Jangan Lab Komputer, jaringan internet saja ada yang belum punya” kata Hendra.
“Pemerintah harus hadir. Meski sama-sama kita ketahui jika pendidikan madrasah itu merupakan tanggung jawab kementerian agama. Tapi mereka ( pelajar madrasah )ini adalah putra/putri kita. Tidak mungkin hanya karena beda payung kemudian kita abaikan pendidikan mereka” tegas legislator muda perwakilan Narmada Lingsar itu.
Terakhir ia katakan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah dinilainya masih kurang jika dibandingkan perhatian mereka terhadap sekolah umum yang berada di bawah naungan dinas pendidikan. Sehingga kondisi itu harus dicarikan jalan keluar dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama dalam dunia pendidikan. (*)
Social Header