MATARAM - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Nusa Tenggara Barat (KSPN NTB) menggelar diskusi publik bertema mengkritisi UU Omnibuslaw Cipta Kerja secara intelektual pada Senin malam 19 Oktober 2020 di Fave Hotel Mataram.
Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan BEM dan OKP se NTB seperti dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Ketua KSPN NTB Lalu Iswan Mulyadi menyampaikan bahwa diskusi publik ini untuk membuka ruang bagi peserta dalam menyampaikan pendapat pasca pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Dengan adanya diskusi ini, Iswan Mulyadi berharap bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang baik untuk kemajuan NTB kedepan.
"KSPN NTB melihat dinamika di masyarakat yang khususnya kalangan intelektual masih adanya pro dan kontra setelah disahkannya UU Omnibuslaw cipta Kerja, maka pada kesempatan ini, DPD KSPN NTB memberikan ruang bagi adik - adik Mahasiswa dan OKP untuk berdiskusi bersama akademis dan praktisi. Dalam forum diskusi ini mari bersama mengkritisi fenomena tersebut secara intelektual dengan harapan bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang baik untuk kita bersama." Ujarnya.
Diskusi yang digagas oleh KSPN NTB ini menghadirkan tiga orang narasumber yakni Dr. Hilman Syahrial Haq Dosen F.H. Universitas Muhammadiyah Mataram/Praktisi Hukum Perdata, Dr. Ufran Dosen F.H Unram/Praktisi Hukum Pidana, dan Dr. Harry Irawan Johari Wakil Rektor UMM/Praktisi Lingkungan Hidup.
Dari pantauan media, para peserta diskusi memberikan pandangan dari berbagi sudut pandang dan ditanggapi oleh narasumber secara objektif. Dari hasil diskusi kemudian dirangkum oleh moderator untuk dijadikan bahan kajian lanjutan.
Usai diskusi, KSPN NTB menegaskan ikrar bahwa sebagai generasi muda NTB mencintai perdamaian, menjaga kondusifitas dan membangun NTB melalui sumbangsih pemikiran intelektual.
"Kami deklarasikan mencintai perdamaian, menjaga kondusifitas dan membangun NTB melalui sumbangsih pemikiran intelektual dan secara konstitusional. NTB Aman NTB Nyaman NTB Maju." Pungkasnya. (Hadi)
0 Comments