MSQ : Pemda Loteng Tidak Serius Perjuangkan Batas Wilayah

 

Lombok Tengah (savananews) – Kisruh persoalan klaim batas wilayah Lombok Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menuai sorotan sejumlah pihak. Salah satunya Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Lombok Update.

Direktur Lombok Update M. Samsul Qomar menilai polemik klaim batas wilayah merupakan sandiwara yang baru, setelah 2017 lalu sandiwara lama di pertontonkan.

“Kenapa sandiwara, bagi saya soal tapas batas ini sebenarnya tidak harus terjadi klaim wilayah karena ada peta asli yang sudah ada namun sayangnya pemerintahan Suhaili - Pathul tidak menunjukkan sikap serius, dalam memperjuangkan batas wilayah,” katanya.

Dirinya menjelaskan, sudah sering sekali pemprov memediasi kedua belah pihak, namun pemerintah Lombok Tengah tidak serius soal batas wilayah ini. Setiap kali mediasi pemerintah daerah Lombok Tengah hanya mengirim stafnya.

“Sementara Lobar langsung Bupati dan Wakil Bupatinya yang hadir, karena mereka serius, ini saya liat dan cek langsung ke provinsi, pemda Loteng tidak serius dan acuh tak acuh,” jelasnya.

Setelah mengetahui hasil mediasi oleh pemerintah provinsi, pada saat ia masih menjabat anggota DPRD Loteng, langsung meminpin komisi 1 ke Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan protes hasil keputusan pemerintah provini.

“Protes kami di tanggapi dan di mediasi ulang. Lagi-lagi pemda Loteng tak mau ambil pusing oleh Kepala Bappeda yang bertindak atas nama Bupati dan Wakil Bupati menerima keputusan tanpa terlebih dahulu mendengar masukan kami di DPRD dan hasil hearing warga saat itu,” cetusnya.

Pihaknyapun sangat kecewa dengan pemerintah Lombok Tengah, karena wilayah Nambung diambil oleh Kabupaten Lombok Barat.

“Kalau dari silsilah dan bukti, Nambung itu milik Loteng tapi masyarakatnya lebih di perhatikan oleh Lobar, dari administrasi sampai bantuan mereka lebih di jamin ketimbang Pemda Loteng,” jelasnya.

Dengan adanya gejolak saat ini tentu, ia melihat Pemda Loteng bertindak seperti film india yang datang selalu terlambat.

“Saya fikir kalau serius kenapa tidak dari dulu kenapa sekarang ada apa,” tanyanya.

Meski demikian. Pihaknya tetap mendukung pemerintah daerah untuk kembali merebut batas Nambung melalui mekanisme yang legal, tanpa harus mengorbankan masyarakat.

“Pak Suhaili jika memang betul betul mementingkan masyarakatnya silahkan segera ke jakarta saja tunjukkan bukti dan fakt- fakta yang di miliki, jangan sekedar komentar dan menyulut kegaduhan ini tidak baik,” tandasnya. (Man)