Soal Kartu Banyak Bermasalah, Pimpinan DPRD Lobar Segera Panggil Pihak BPJS dan OPD



Savananews - Banyaknya kartu BPJS Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bermasalah di Lombok Barat menjadi sorotan Pimpinan DPRD Lombok Barat. Pihak dewan pun mengagendakan segera memanggil pihak BPJS untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan terkait Persoalan ini. Pihak dewan tak ingin gara-gara persoalan ini, Masyarakat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan. 


Demikian ditegaskan ketua DPRD Lombok Barat Hj Nurhidayah Jumat (5/3). Politisi Gerindra ini menegaskan berdasarkan temuannya di kantor Dinas Sosial banyak sekali kartu KIS yang bermasalah akibat salah alamat fasilitas kesehatan. "Banyak kami temukan, dan itu harus diperbaiki segera. Kami minta Ibu Waka (Wakil ketua DPRD) untuk jadwalkan panggil pihak BPJS,"tegas Dia. Kartu bermasalah ini bisa jadi terjadi di seluruh daerah Lobar. Namun yang baru terdeteksi di beberapa kecamatan. Dan jumlahnya mencapai ratusan. 


Pihaknya pun meminta Dinas sosial segera berkoordinasi dengan pihak BPJS Selaku penyalur kartu ini. Ia sendiri mempertanyakan kenapa kartu itu bisa salah, pada faskesnya. Sedangkan alamat warga tidak keliru. Wakil ketua DPRD Hj Nurul Adha mengenaskan pihaknya akan mengagendakan untuk memanggil pihak BPJS dan OPD terkait. "Karena trkait kesalahan BPJS itu, Ketua DPRD bersama komisi IV sudah turun sidak langsung ke dinas sosial. Bahkan melihat langsung tumpukan kartu BPJS yang salah itu. Karena itu kami segera panggil mereka (BPJS dan OPD),” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha.


Ia sangat menyangkan permasalahan data kembali lagi menjadi alasannya. Iapun heran mengapa seperti itu. Padahal jika dibandingkan dengan data dapodik siswa untuk dana BOS, Dinas Pendidikan bisa selesai dan begitu terperinci. Namun mengapa data Dinsos tak kunjung selesai.“Kok Dikbud bisa selesai persoalan data ? kenapa terkait Dinsos lagi-lagi persoalan data yang salah ? Apalagi ini BPJS yang dibiayai pusat,” heran politisi PKS itu. Kalau hanya permasalahan nama, Nurul masih menganggap masih dalam kewajaran. Namun jika hingga salah alamat, tak singkron dengan Faskes, dan jumlahnya mencapai ratusan, tentu menjadi pertanyaan bagi DPRD. Dampak kesalahan itu sangat dirasakan bagi masyarakat kurang mampu yang akan berobat.

“Kita kasihan sama masyarakat miskin yang memang punya hak untuk berobat dengan kartu BPJS, tetapi tidak bisa terkafer karena kekeliruaan data di kartu BPJS,” bebernya.


Politisi asal Kediri itu menyarankan Dinsos membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan data itu. Sehingga bisa berkerja keras menyelesaikan data itu. Sebab tak bisa dipungkiri permasalahan data selalu saja melanda Dinsos. Seperti salah satunya ketika data bantuan non tunai dari pusat, hingga jaring pengaman sosial (JPS) mantap Pemkab Lobar.

“Dinsos dan Dikes Harus ada tim khusus lah yang menyelesaikan soal data. Saya kira Dinsos punya tim IT untuk mengatasi ini, sama pas waktu program JPS Mantap yang cepat diperbaiki. Nah kenapa tidak itu dipakai lagi,” sarannya. Karena pihaknya tidak ingin masyarakat miskin menjadi korban. Terlebih Nurul menilai tak ada alasan untuk tak bisa memperbaiki masalah data itu. Jika pun ingin konsultasi ke pusat soal itu, sudah ada anggaran yang disiapkan untuk kunjungan kerja.

“Atau kalau ndak bisa masih ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk visual,” imbuhnya.


Sementara itu, Kepala Dinsos Lobar, HL Martajaya mengaku pihaknya sedang turun merekap semua data  Faskes itu. Nantinya hasilnya akan dibawa dan diusulkan kepada BPJS untuk diperbaiki.“Tumben ada kesalahan kayak gini, pada saat kita entri sesuai alamatnya, tapi pas dicetak beda. Tetapi ini kita mendata lagi, rekapan terus kita kirim ke BPJS,” jelasnya.Sambil menunggu perbaikan itu, pihaknya memastika kartu itu masih bisa dipergunakan masyarakat untuk faskes yang dekat dengan alamat tempat tinggalnya. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPJS untuk hal itu. Karena pihaknya berusaha pelayanan kesehatan tidak terhambat bagi masyarakat kurang mampu itu."Sudah kita koordinasi dengan BPJS dan itu langkah paling bagus, karena kalau kita imbau masyarakat satu persatu agak repot. Jadi lebih baik kita yang turun (sampaikan ke BPJS),” pungkasnya.(*)