Pemda Lotim Mulai Susun RPD Demi Permudah Tugas plt Bupati 2024

Savananews - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Lombok Timur akan berakhir pada tahun ini 

Akan tetapi, mengingat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru dijadwalkan November 2024 mendatang mengakibatkan perlunya dokumen jangka menengahsebagai pedoman Plt Bupati membangun daerah selama jangka waktu 2024-2026. 

Terkait hal itu Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur HM. Juini Taofik bersama dengan Forum Konsultasi Publik memimpin rapat penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur 2024-2026. 

Sekda dalam kesempatan itu berharap, forum yang dihadiri seluruh pimpinan OPD, Asisten, staf ahli, Camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintahan, dan tokoh masyarakat tersebut dapat memberikan masukan dan saran yang akan memperkaya draf atau rancangan dokumen tersebut. 

Diharapkannya juga, peserta forum dapat merumuskan isu-isu strategis, sasaran, fokus, dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah itu tahun 2024-2026. 

Salah satu poin Sekda pada Rapat yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, pada Kamis (2/3/2023) itu adalah pentingnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang hingga saat ini masih belum dapat diadopsi Pemda Lombok Timur. 

"SPBE tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memudahkan Pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. 

Karenanya Sekda juga berharap poin tersebut juga menjadi perhatian untuk dimuat dalam RPD nanyinya. 

"Pada masa transisi bisa menyiapkan SPBE yang matang. Harus dimulai dari yang kecil," ungkapnya. 

Sekda juga menekankan, kedepan seluruh OPD memiliki aplikasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga diingatkan Sekda. Kendati pencapaian Lombok Timur pada lima tahun terakhir terus membaik, terutama terkait indeks pembangunan manusia (IPM), akan tetapi beberapa aspek masih harus diperhatikan. 

Seperti, kata dia angka gagal tumbuh (stunting) yang percepatan penurunannya baik, masih harus mengejar target 14% standar nasional. 

"Demikian pula dengan pendapatan per kapita, saya meminta agar dilakukan intervensi ke akar masalah," tegasnya. 

Dikarenakan Sekda menilai pertanian sebagai salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat tidak boleh ditinggalkan.(dune).