Hadiri Simulasi Pengamanan Pemilu, Ini Pesan Bupati Lombok Barat

Simulasi Sistem Pengamanan Kota dalam rangka Persiapan Pengamanan Pemilu

SAVANANEWS - Menjelang perhelatan pemilihan umum pemilu dan pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mendatang, Polres Lombok Barat menggelar simulasi pengamanan dalam upaya mengantisipasi terjadinya demonstrasi pasca perhitungan suara.

Simulasi ini dipusatkan di halaman kantor bupati Lobar pada 17-10-223 yang dihadiri Bupati Lobar H. Fauzan Khalid sekaligus Menyaksikan Simulasi Sistem Pengamanan Kota dalam rangka Persiapan Pengamanan Pemilu.

Tanpak hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Lobar, Kepala OPD terkait, jajaran Polres Lobar dan TNI, serta tamu undangan lainnya.

Adapun tujuan kegiatan Simulasi ini untuk melatih para personil untuk siap menghadapi situasi - situasi yang tidak diinginkan menjalang atau pasca Pemilu serentak tahun 2024.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid yang hadir langsung menyaksikan gelaran itu menyampaikan apresiasinya. Sekaligus mengingatkan, bahwa dalam Pemilu 2024 mendatang, terdapat beberapa hal yamg perlu diantisipasi oleh aparat keamanan.  

Tuturnya, jumlah Caleg yang ada di wilayah Lobar kurang lebih sekitar 1.170 mulai dari tingkat Caleg DPRD Kabupaten, Provinsi hingga DPR RI. "Kemudian Calon anggota DPD ada sebanyak 24 orang, belum lagi pasangan Capres-Cawapres," ujar Fauzan, yang dimintai tanggapan usai simulasi.

Sehingga banyak hal yang perlu diantisipasi dan didentifikasi, termasuk pemetaan di mana saja titik yang dinilai rawan. Termasuk juga soal tahapan Pemilu mulai dari pemungutaan suara, kemudian perekapan mulai dari Desa, Kecamatan, hingga Pleno akhir di Kabupaten nantinya.

"Ini pengalaman pertama kita untuk Pemilu serentak. Karena ada Pemilihan Presiden juga, jadi perlu dilakukan kajian," pesannya.

Lebih lanjut dirinya menilai terkait masa jabatan dari Komisioner KPU Lobar yang nantinya akan berakhir H+1 Pemilu, tepatnya pada 15 Ferbruari mendatang juga perlu mendapatkan perhatian.

"Mmungkin banyak kita yang tidak tahu, KPU itu masa jabatannya selesai H+1 setelah pemungutan suara. Ini betul-betul juga harus diantisipasi, karena rawan itu," tutupnya. (Hum)