SAVANANEWS – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar manfaatnya semakin dirasakan langsung oleh petani, khususnya buruh tani tembakau. Hal itu ia sampaikan dalam peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025).
Dalam pidatonya, Miq Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjajaki program asuransi produksi bagi petani tembakau. Skema ini diharapkan mampu melindungi petani dari kerugian ketika terjadi gagal panen, terutama akibat faktor cuaca.
> “Kita sedang menjajaki program asuransi pertanian bagi petani tembakau, khususnya untuk melindungi mereka saat gagal panen karena hujan. Dengan sistem asuransi, ongkos produksi bisa kembali sehingga petani tidak menanggung kerugian penuh,” jelas Miq Iqbal.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kemanfaatan DBHCHT yang selama ini dinilai belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama petani di dusun-dusun. Ke depan, ia berjanji agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan riil petani tembakau.
Miq Iqbal tidak menutup mata bahwa masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kondisi yang belum sesuai harapan.
> “Apapun alasannya, saya sebagai pemimpin meminta maaf. Tahun depan insyaallah hal ini tidak akan terulang. Seluruh kemampuan dan tenaga akan kita kerahkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan tiga pilar visi-misi pemerintahannya, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi desa. Ia menegaskan, NTB masih termasuk dalam 12 provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mendekati 12 persen, dan sekitar 2,04 persen di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov NTB mendorong ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, agroforestri, dan agromaritim. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan jalan tani berbasis swadaya masyarakat pada masa jeda tanam, sebagai upaya menambah penghasilan petani.
Lebih jauh, Pemprov NTB juga mengalokasikan dana Rp300–500 juta per desa untuk menggulirkan ekonomi pedesaan. Bagi desa dengan kategori miskin ekstrem, akan diterapkan pendekatan khusus bertajuk Desa Berdaya Transformatif yang ditargetkan mampu mengeluarkan desa dari status miskin ekstrem dalam waktu dua tahun.
> “Kita harus masuk secara keroyokan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, LSM, CSR perusahaan, hingga para dermawan harus bergerak bersama. Harapannya, dalam setahun sebuah desa bisa keluar dari kemiskinan,” ujar Miq Iqbal.
Menutup sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa dirinya adalah pemimpin bagi semua pihak, baik petani maupun pengusaha. Keduanya, kata dia, harus saling bersinergi agar persoalan rendahnya harga beli hasil panen tidak lagi menjadi keluhan utama petani. (Red)
