SAVANANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Di Kabupaten Lombok Barat, Bupati H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa program ini harus memprioritaskan bahan baku lokal.
“Kita sudah kumpulkan semua pengelola SPPG. Harus dipastikan bahan baku berasal dari petani dan peternak kita, bukan dari luar Lombok Barat,” tegas bupati yang akrab disapa LAZ saat menerima kunjungan Deputi V Bidang Inkom Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI.
Menurutnya, penetapan menu dalam program MBG seharusnya lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan potensi lokal.
“Kalau diwajibkan ada buah atau sayuran, kenapa harus brokoli atau pir? Kita punya pisang dan jeruk. Kalau sayuran, kangkung dan bayam juga sama bernutrisi. Jadi jangan dijadikan keharusan yang kaku, cukup alternatif,” jelas LAZ.
Deputi V Bidang Inkom Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, yang hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik gagasan itu.
“Di pusat pun kita punya pemikiran yang sama. MBG harus bisa menumbuhkan kreativitas dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Eko.
Kunjungan Eko D. Indarto ke Lombok Barat bertujuan menelusuri langsung implementasi MBG di lapangan sekaligus menyerap masukan untuk disinergikan bersama lembaga teknis, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam kunjungan tersebut, Eko didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Saepul Akhkam, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Baiq Mustika, Kabag Ekonomi Setda Lombok Barat Abu Bakar, Sekretaris Dinas Kesehatan Erni Suryana, serta sejumlah staf lainnya.
Rombongan menyaksikan pembagian MBG di SMKN 1 Lingsar yang melibatkan 1.052 siswa. Dari kunjungan itu, muncul sejumlah catatan penting bagi sekolah penerima MBG, pengelola SPPG, hingga BGN. Salah satunya terkait penyediaan air minum.
Rencana agar siswa membawa tumbler untuk isi ulang dianggap belum efektif karena kenyataannya tidak semua siswa membawa air minum. Hal ini menjadi perhatian serius untuk penyempurnaan pelaksanaan program di lapangan. (Red)
0 Comments