Mataram – Aktivis politik sekaligus Ketua PUSAKA NTB, Puspawan Annuri, SH, menyampaikan pandangan dan penegasan sikap terkait isu serta kritik yang berkembang mengenai dugaan pergeseran dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong suasana yang sejuk dan kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Provinsi NTB.
Dalam keterangannya, Puspawan menyampaikan bahwa perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Ia menilai bahwa berbagai pandangan kritis yang muncul seyogianya dipahami sebagai aspirasi korektif dan konstruktif, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Puspawan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk memancing keresahan, memprovokasi masyarakat, ataupun melemahkan legitimasi pemerintah daerah. Ia juga menekankan bahwa tidak ada niat untuk mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi NTB, terlebih menjelang momentum keagamaan dan pergantian tahun yang membutuhkan suasana aman, tenang, dan penuh kebersamaan.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik hendaknya disikapi secara dewasa dan proporsional. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan atau mengembangkan isu secara berlebihan di ruang publik, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Puspawan menyampaikan bahwa pengelolaan isu yang bijak akan membantu mereduksi eskalasi polemik yang berpotensi berkembang menjadi perdebatan berkepanjangan. Ia mengingatkan bahwa suasana yang kurang kondusif dapat berdampak pada hubungan sosial antar kelompok masyarakat serta memengaruhi rasa aman dan nyaman warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Puspawan menilai pentingnya menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas daerah sebagai tanggung jawab bersama. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan, untuk saling menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan komunikasi yang sehat.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat, PUSAKA NTB, lanjut Puspawan, akan terus menjalankan fungsi advokasi kebijakan dan pengawasan publik secara objektif dan berimbang. Setiap masukan yang disampaikan ke depan akan tetap berlandaskan data, etika, serta semangat membangun, tanpa menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Dengan adanya sikap terbuka tersebut, diharapkan situasi sosial politik dan jalannya pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap terjaga dalam kondisi yang kondusif dan terkendali, serta isu dugaan pergeseran dana BTT tidak berkembang menjadi polemik yang berlarut-larut. Puspawan berharap momentum akhir tahun dapat dilalui masyarakat NTB dengan rasa aman, damai, dan penuh kebersamaan.
