Program MBG Jangan Menjadi Bom Waktu Lingkungan

Mahmudah Kalla Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia

Oleh: Mahmudah Kalla

Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia

OPINI SAVANANEWS - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil guna meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Tujuan ini patut diapresiasi. Namun, pelaksanaan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan ekologis, mulai dari potensi meningkatnya limbah makanan, emisi karbon dari rantai pasok, hingga risiko kesehatan akibat keracunan dan penggunaan pangan olahan. Karena itu, muncul desakan agar program ini diintegrasikan dengan solusi berkelanjutan, seperti pemberdayaan pangan lokal dan pengelolaan sampah yang memadai.

MBG terus dikampanyekan sebagai kebijakan unggulan negara dalam menjamin pemenuhan hak gizi anak. Niat baik ini tentu layak didukung. Namun, kebijakan publik tidak boleh hanya dinilai dari tujuan, melainkan juga dari kesiapan negara dalam mengelola seluruh dampak yang ditimbulkannya. Tanpa perencanaan yang menyeluruh, MBG justru berpotensi berubah menjadi bom waktu bagi lingkungan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Nusa Tenggara Barat masih jauh dari memadai. Banyak tempat pembuangan akhir telah melebihi kapasitas, pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan, dan pembakaran sampah masih sering terjadi. Dalam kondisi seperti ini, penambahan sumber sampah baru dari program nasional tanpa skema pengelolaan yang jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab ekologis.

Negara perlu menjawab secara jujur: apakah pengelolaan sampah MBG sudah menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, atau justru dianggap sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan belakangan? Jika belum, siapa yang akan menanggung konsekuensi ketika sampah menumpuk di sekolah dan lingkungan sekitar?

Dampak persoalan ini tidak netral gender. Ketika kualitas lingkungan memburuk, perempuan berada di garis depan dampaknya. Perempuanlah yang mengurus kesehatan keluarga, memastikan ketersediaan air bersih, dan menjaga sanitasi rumah tangga. Perempuan pula yang menghadapi anak-anak yang jatuh sakit akibat lingkungan yang tercemar. Ketika negara lalai mengelola limbah MBG, sesungguhnya negara sedang memindahkan beban kebijakan kepada perempuan.

Selain itu, sisa makanan MBG juga mencerminkan potensi pemborosan pangan. Makanan yang tidak habis bukan sekadar sampah organik, melainkan indikator lemahnya perencanaan menu dan distribusi. Apakah pemerintah memiliki mekanisme evaluasi untuk memastikan makanan yang diproduksi benar-benar dikonsumsi, atau pemborosan ini akan terus dianggap sebagai risiko yang dapat ditoleransi?

Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa MBG tidak boleh diperlakukan sebagai program karitatif jangka pendek. Program ini harus menjadi kebijakan berkelanjutan yang menjamin hak anak atas gizi sekaligus hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka: di mana tanggung jawab pengelolaan sampah MBG ditempatkan, siapa yang mengawasi, dan bagaimana akuntabilitasnya di tingkat daerah.

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab melalui kebijakan yang konkret, maka klaim keberhasilan MBG patut dipertanyakan. Memberi makan anak hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan di masa depan. Tanpa keseriusan mengelola dampak ekologisnya, MBG berisiko menjadi bom waktu lingkungan yang justru meledak di tangan generasi yang hendak dilindungi.

Persoalan Sampah MBG

Pembangunan kerap digambarkan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Infrastruktur dibangun, industri berkembang, dan aktivitas ekonomi meningkat. Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat persoalan serius yang sering diabaikan, salah satunya adalah persoalan sampah MBG yang kini menjelma menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Sampah MBG bukan sekadar limbah biasa, melainkan cerminan bahwa pembangunan masih berjalan dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga, terutama kelompok rentan.

Sampah MBG muncul sebagai konsekuensi dari aktivitas pembangunan dan industri yang tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Limbah ini kerap dibuang sembarangan, menumpuk di sekitar permukiman, lahan kosong, bahkan mencemari sungai dan sumber air. Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin belum terasa sepenuhnya. Namun dalam jangka panjang, sampah MBG adalah bom waktu lingkungan yang dapat meledak kapan saja dalam bentuk pencemaran, kerusakan ekosistem, hingga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat.

Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari persoalan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan berperan sebagai pengelola rumah tangga, penjaga ketersediaan air bersih, sekaligus pengurus kesehatan keluarga. Ketika lingkungan tercemar oleh sampah MBG, beban perempuan semakin berat. Air bersih menjadi sulit diperoleh, penyakit meningkat, dan biaya kesehatan keluarga pun membengkak. Ironisnya, suara perempuan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan lingkungan masih sangat minim didengar.

Realitas ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Pembangunan yang mengabaikan dampak lingkungan pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan baru. Keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara kerugian ekologis harus ditanggung oleh masyarakat luas. Sampah MBG menjadi simbol kegagalan negara dan pelaku usaha dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan secara serius dan berkelanjutan.

Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa persoalan sampah MBG tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan teknis semata. Diperlukan perubahan cara pandang dalam merencanakan pembangunan. Pembangunan harus berlandaskan prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Negara wajib memastikan adanya regulasi yang tegas, pengawasan yang ketat, serta sanksi yang jelas bagi pihak-pihak yang lalai dalam mengelola limbah.

Selain itu, pelibatan masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang mutlak. Pengalaman dan pengetahuan perempuan di tingkat komunitas adalah modal penting dalam menjaga lingkungan. Ketika perempuan dilibatkan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih peka terhadap kebutuhan nyata di lapangan dan lebih berorientasi pada keberlanjutan.

Sampah MBG menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Jika lingkungan rusak dan kesehatan masyarakat terancam, maka pembangunan tersebut telah kehilangan maknanya. Sudah saatnya kita berhenti menutup mata terhadap ancaman ini. Menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan kehidupan, hari ini dan di masa depan.

Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan kepada pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bertanggung jawab atas dampak pembangunan yang terjadi. Pengelolaan sampah MBG harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap kebijakan. Tanpa langkah nyata dan komitmen bersama, sampah MBG akan terus menjadi bukti bahwa pembangunan kita masih mengorbankan lingkungan dan hak hidup masyarakat. (*)