Dituding Batasi Wartawan, Bupati LAZ Tegaskan Keterbukaan dan Ajak Pers Tetap Kritis

Foto : Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). (Dok. SAVANANEWS)

Lombok barat - Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan bahwa pers adalah bagian dari mitra pembangunan daerah. Karena itu, pers diberikan akses informasi yang luas di Lombok Barat sepanjang informasi tersebut adalah hak publik sesuai dengan perundangan-perundangan. “ Jadi gak benar kalau ada yang bilang kita membatasi pers. Justru kita paling terbuka dan transparan soal Informasi publik,” ungkap LAZ kepada media, Sabtu (21/1).

LAZ menyebut pers punya beran besar membantu daerah menyebarluaskan informasi yang bersifat membangun. LAZ mengajak pers tetap menjadi penyeimbang, memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah daerah jika ada persoalan. “ Kita terbuka, sangat terbuka. Saya juga aktif memantau media sosial, mendengar dan membaca keluhan maupun kritik. Itu biasa. Sepanjang konstruktif,” ungkapnya.

Yang tidak ditolerir bagi LAZ adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan diri wartawan lalu membuat konten-konten yang bersifat fitnah, hoax. Ia berharap organisasi wartawan menertibkan praktek-praktek seperti ini.

Sebagai bentuk kemitraan, Pemda, kata bupati, secara berkala bertemu wartawan. Di forum itu bupati menyampaikan apa saia yang berkaitan dengan pembangunan di Lombok Barat. Sebagai imbal balik, wartawan juga bebas bertanya tentang tema yang sedang menjadi pembahasan. “ Kayak gini ngumpul-ngumpul kan biasa. Mana ada yang membatasi hak wartawan mengakses informasi,” ungkap LAZ.

Sebelumnya, ramai diberitakan tentang sejumlah wartawan media online yang merasa tidak pernah diundang pada acara refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj Nurul Adha. Sejumlah wartawan menyebut bahwa Pemda diduga sengaja memilih-milah undangan jurnalis untuk liputan acara resmi, bahkan diduga mengkotak-kotakkan profesi pers.

Namun anggapan itu berbanding terbalik dengan pernyataan seorang wartawan Post Bali yaitu Sumade pada sebuah group media massa, dimana Sumade menyebut bahwa undangan acara tersebut sudah disebar ke semua group media dan wartawan yang bertugas di Lombok barat.

"Yang jadi pertanyaan, yg dikatakan diskriminatif itu yg mana ? Agenda bupati di share ke beberapa group, bahkan undangan terkait refleksi satu tahun perjalanan bupati wakil bupati juga di share di group besar media center," cetus Sumade.

"Sekali lagi, terkait beberapa kegiatan bupati dan wakil bupati, sudah ada agenda yang di share, begitu juga soal agenda refleksi yang undangan nya sudah di share langsung oleh Kadis Kominfo, jadi ga ada kegiatan yg di spesialkan untuk beberapa media," sambungnya.

Perbuatan menyebar berita yang menyudutkan ini disayangkan oleh Sumade, karena dianggap mencederai profesi jurnalis. Menurutnya, Sebagai wartawan yang profesional, bukan hal semacam ini yang dijadikan sebagai bahan berita.

"Karena liputan itu bukan bagi bagi kue, tidak elok rasanya kalau hal ini dikritisi, Yang perlu dikritisi itu soal kebijakan pemerintah jika dianggap ada yang salah. Bukan soal ini," pungkasnya. (Red)