SAVANANEWS — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tekanan fiskal menyusul pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat Koordinasi Wilayah Timur Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)
Isu tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Wilayah Timur Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar di Gedung Serba Guna Bank Indonesia, Mataram, Kamis (12/2).
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal, mengakui ketergantungan NTB terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Pengurangan anggaran dari pusat disebut berdampak langsung pada belanja dan operasional daerah.
“Opsi yang tersedia saat ini adalah memaksimalkan PAD. Namun, tata kelola pendapatan belum sepenuhnya optimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan manual,” ujarnya.
Menurut Faozal, digitalisasi tidak semata soal modernisasi sistem pembayaran, melainkan langkah untuk memperbaiki tata kelola penerimaan daerah. Ia menilai sistem berbasis elektronik dapat menekan potensi kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, menambahkan bahwa penguatan digitalisasi pajak dan retribusi menjadi salah satu strategi memperkuat ketahanan fiskal daerah pada 2026. Ia mencontohkan Provinsi Jawa Tengah yang mencatat peningkatan PAD signifikan setelah menerapkan sistem e-retribusi di sektor pasar dan parkir.
“Jawa Tengah meningkatkan PAD dari Rp25,2 triliun pada 2024 menjadi Rp35,1 triliun pada 2025. Salah satu faktor utamanya adalah penerapan sistem digital yang mampu menekan kebocoran,” katanya.
Hario menekankan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga konsistensi integrasi sistem, komitmen kepala daerah, dan perubahan budaya transaksi di masyarakat.
Pemprov NTB juga mempertimbangkan adopsi praktik serupa dari daerah lain, termasuk Bali yang telah menerapkan pemungutan retribusi wisatawan mancanegara secara digital di pintu masuk bandara. NTB bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur tengah membahas skema sistem satu pintu bagi wisatawan, sehingga cukup melalui satu kartu atau satu transaksi digital untuk mengakses destinasi di tiga provinsi.
Namun demikian, digitalisasi dinilai tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan infrastruktur jaringan yang merata. Ketersediaan sinyal dan akses internet di seluruh wilayah NTB menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.
Upaya memperkuat digitalisasi ini diharapkan dapat memperbaiki struktur penerimaan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. (Red)
