SAVANANEWS — Pemerintah memulai pembangunan industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui program pengembangan hilirisasi perunggasan yang salah satunya berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tahap awal program tersebut ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking pada Jumat (6/2/2026).
Program ini digagas Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Danantara Indonesia dan BUMN Pangan, dengan dukungan pendanaan nasional. Pemerintah menargetkan terbentuknya ekosistem perunggasan di luar Pulau Jawa guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan menekan ketergantungan pasokan antardaerah.
Industri ayam terintegrasi tersebut dirancang mencakup seluruh rantai produksi perunggasan, mulai dari pembibitan ayam (grand parent stock, parent stock, hingga final stock), pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga pemasaran. Dalam skema ini, BUMN Pangan berperan sebagai off-taker untuk menjamin penyerapan hasil produksi peternak.
Pemerintah menyiapkan investasi sekitar Rp20 triliun untuk pengembangan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di sejumlah provinsi, termasuk NTB. Selain itu, peternak rakyat dan koperasi dilibatkan melalui pola kemitraan dengan target kontribusi sekitar 3 persen dari kapasitas nasional, yang didukung pembiayaan hingga Rp50 triliun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, tantangan utama sektor peternakan di daerahnya selama ini bukan terletak pada kapasitas masyarakat, melainkan pada penguasaan sektor hulu dan hilir yang masih didominasi pelaku usaha besar dari luar daerah.
“Beternak adalah budaya masyarakat NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan industri ayam terintegrasi ini, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa dikurangi,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, penguatan produksi perunggasan menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan pangan, terutama untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di NTB.
“Permintaan sudah ada dan cukup besar. Tantangannya sekarang adalah memastikan pasokan agar stabil dan tidak memicu inflasi,” ujarnya.
Untuk mendukung percepatan program, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 3 persen yang disubsidi, khususnya bagi peternak yang terlibat dalam rantai pasok program pangan pemerintah.
NTB juga dinilai memiliki keunggulan dari sisi bahan baku pakan. Sebagai produsen jagung terbesar ketiga nasional, sekitar 50 persen komposisi pakan unggas dapat dipenuhi dari produksi lokal. Pemerintah daerah turut mendorong pengembangan formulasi pakan berbasis sumber protein lokal seperti kelor dan maggot guna menekan ketergantungan impor bungkil kedelai.
Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian Ma’mun menyatakan, program ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang lebih merata.
“Selama ini persoalan utama daerah adalah DOC dan pakan. Dengan keterlibatan BUMN, ketersediaan DOC diharapkan lebih terjamin dan harganya lebih terjangkau, sehingga usaha peternak bisa berkelanjutan,” kata Ma’mun.
Menurutnya, NTB memiliki modal sosial dan sumber daya yang memadai, namun masih bergantung pada pasokan dari Jawa. Melalui program ini, pemerintah akan membangun farm base terintegrasi dengan dukungan kajian kelayakan dari Boston Consulting Group untuk memastikan model bisnis yang dikembangkan berkelanjutan.
Selain peningkatan produksi, program ini juga diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui penyediaan program magang bagi generasi muda. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 1,1 juta unit peternakan ayam pedaging dan 700 ribu unit peternakan ayam petelur.
Pemerintah berharap industrialisasi perunggasan terintegrasi dapat mendorong peningkatan produksi nasional, membuka lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kemandirian sektor peternakan menuju swasembada pangan berkelanjutan. (Red)
