SAVANANEWS – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menegaskan komitmennya merealisasikan program Rp1 miliar per desa mulai 2026, meski daerahnya terdampak pemangkasan anggaran pusat yang disebut mencapai Rp120 miliar.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (Dok.Savana)
Menurut Zaini, secara kalkulasi program tersebut sebenarnya tidak sulit direalisasikan apabila tidak terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar. Dengan jumlah 122 desa di Lombok Barat, kebutuhan anggaran untuk memenuhi skema Rp1 miliar per desa dinilai masih rasional dalam postur fiskal daerah.
“Program satu miliar per desa itu sebenarnya sangat mudah ditunaikan kalau anggaran pusat tidak dipotong sangat drastis. Bayangkan, dipotongnya Rp120 miliar, sementara jumlah desa kita 122,” ujarnya.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan program tersebut tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan riil desa.
Zaini menjelaskan, seluruh desa telah dimasukkan dalam sistem perencanaan berbasis digital yang memuat menu program sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Artinya, usulan kegiatan murni berasal dari desa dan tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah kabupaten.
“Menu itu adalah usulan dari desa melalui Musrenbangdes. Lombok Barat hanya boleh mengambil dari usulan itu, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan desa,” katanya.
Ia mengklaim, seluruh usulan kepala desa telah diakomodasi dalam sistem tersebut. Pemerintah daerah juga telah memetakan alokasi anggaran masing-masing desa berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
“Kalau tanya kepala desa, satu-satunya, seluruh usulannya kita akomodir. Sudah dipetakan masing-masing desa dapat berapa. Progres dari semua desa sudah masuk,” tegasnya.
Namun dalam proses evaluasi, ditemukan bahwa sejumlah desa belum mengusulkan program hingga mencapai pagu Rp1 miliar. Karena itu, pemerintah daerah mendorong desa untuk kembali memaksimalkan perencanaan agar dana yang disiapkan benar-benar terserap optimal.
“Setelah saya bedah, ternyata usulan desa itu belum sampai Rp1 miliar. Makanya kita giring lagi, kita dorong agar dimaksimalkan sesuai kebutuhan,” ujar Zaini.
Program Rp1 miliar per desa ini digadang-gadang menjadi salah satu instrumen pemerataan pembangunan di Lombok Barat, terutama untuk memperkuat infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan publik di tingkat desa.
Dengan tantangan fiskal akibat pemangkasan anggaran pusat, realisasi program tersebut akan menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga prioritas pembangunan berbasis desa pada tahun anggaran 2026 ini. (Red)
