 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memantau stabilitas harga kebutuhan pokok di Pasar Gerung, Lombok barat. (Dok. Kominfotik NTB) |
Lombok barat - Ramadhan kerap dimaknai sebagai momentum refleksi sosial, termasuk bagi pemerintah daerah dalam membaca langsung kondisi masyarakat. Di Nusa Tenggara Barat, Safari Ramadhan yang dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dimanfaatkan untuk memantau stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengevaluasi penanganan stunting di tingkat pelayanan dasar.
Didampingi Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia dan sejumlah kepala perangkat daerah, kunjungan dilakukan ke Pasar Gerung dan Puskesmas Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Agenda tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diisi dengan dialog bersama pedagang, pembeli, tenaga kesehatan, dan pemerintah kabupaten.
Pantauan Harga Kebutuhan Pokok
Di Pasar Gerung, gubernur meninjau langsung perkembangan harga bahan pokok. Hasil pantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas relatif bervariasi antar pedagang. Pemerintah daerah menilai variasi tersebut masih dalam batas wajar dan mencerminkan mekanisme pasar.
Harga daging sapi dilaporkan masih berada dalam kisaran harga acuan. Daging ayam mengalami kenaikan tipis, dipengaruhi kenaikan harga ayam hidup dari pemasok. Sementara itu, cabai menjadi komoditas dengan fluktuasi paling terasa, dipicu faktor cuaca, risiko gagal panen, dan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan.
Pemerintah menekankan pentingnya validitas data lapangan dalam menyimpulkan kondisi pasar. Petugas pendata diarahkan mencatat harga terendah sebagai referensi, guna menghindari bias dalam perumusan kebijakan. Distribusi antarwilayah juga menjadi perhatian, terutama untuk komoditas yang mengalami defisit pasokan di daerah tertentu.
Menurut gubernur, intervensi pemerintah diperlukan ketika gejolak harga berpotensi mengganggu keterjangkauan masyarakat, namun tetap mempertimbangkan mekanisme pasar yang berlaku.
Evaluasi Penanganan Stunting
Kunjungan dilanjutkan ke Puskesmas Gerung dengan fokus pada penanganan stunting. Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Ahda memaparkan data penanganan kasus stunting di wilayahnya. Dari 5.050 kasus atau sekitar 9,4 persen, intervensi dilakukan melalui pendampingan medis berbasis desa dan kerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) NTB.
Dari sekitar 1.500 anak yang dipantau secara intensif, 120 anak terdeteksi tuberkulosis (TB) dan 400 anak mengalami anemia. Tingkat kepatuhan konsumsi susu dilaporkan mencapai 80 persen. Pemerintah daerah menyebut sekitar 80 persen anak yang mendapat intervensi menunjukkan peningkatan berat dan tinggi badan.
Pemkab Lombok Barat mengakui masih terdapat sekitar 20 persen kasus yang memerlukan pengawasan berkelanjutan. Pencegahan pernikahan usia anak juga menjadi salah satu fokus, mengingat faktor tersebut berpengaruh terhadap risiko stunting.
Ketua TP PKK NTB menekankan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga sanitasi, pola asuh, edukasi ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Data dan Koordinasi Lintas Sektor
Dalam dialog di puskesmas, gubernur menekankan pentingnya validasi dan pemetaan penyebab stunting secara spesifik. Menurutnya, kebijakan yang efektif harus berbasis data terverifikasi, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan faktor dominan di masing-masing wilayah, baik gizi, sanitasi, perumahan, maupun aspek lainnya.
Pemerintah provinsi mendorong pendekatan terpadu antara sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan stunting tidak berjalan parsial.
Safari Ramadhan ini sekaligus menjadi ruang evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Selain memantau stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadhan, kunjungan tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan anak.
Dari pasar hingga puskesmas, isu yang mencuat mencerminkan dua hal mendasar: daya beli masyarakat dan kualitas generasi mendatang. Pemerintah daerah menilai keduanya saling berkaitan dan membutuhkan penanganan yang konsisten serta berbasis data lapangan. (Red)
