Selain melihat kondisi wilayah terdampak, gubernur juga menyerahkan bantuan logistik kepada warga serta memantau penanganan darurat di lapangan.
Berdasarkan hasil peninjauan di Dusun Jala, terdapat dua faktor yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat. Kedua, kondisi elevasi yang membuat dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman, sehingga air mudah meluap ke rumah warga.
“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar Iqbal.
Data sementara mencatat 204 kepala keluarga (KK) terdampak, dengan 177 rumah terendam air setinggi 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Banjir juga menyebabkan satu jembatan rusak sehingga akses transportasi terputus. Fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam saat hujan lebat.
BPBD Provinsi NTB menyusun sejumlah rekomendasi, antara lain penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai, serta evaluasi tata ruang di kawasan terdampak.
Gubernur menyatakan pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk membahas langkah penanganan lanjutan.
“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” katanya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
