Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan, antara lain perguruan tinggi, perangkat daerah kabupaten/kota, SMK, serta lembaga swadaya masyarakat. Forum ini membahas upaya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, khususnya paten, dalam konteks pembangunan daerah.
Dalam paparannya berjudul “Kebijakan Riset dan Inovasi Provinsi NTB: Paten sebagai Instrumen Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Aryadi menjelaskan bahwa arah pembangunan NTB periode 2025–2029 berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, hasil riset dan inovasi perlu didorong hingga memperoleh perlindungan paten agar memiliki kepastian hukum dan nilai tambah secara ekonomi. Ia menilai, tanpa perlindungan tersebut, banyak inovasi berpotensi berhenti di tahap penelitian dan tidak berlanjut ke tahap komersialisasi.
“Produk riset harus terhubung dengan dunia industri dan pasar. Paten menjadi salah satu instrumen agar inovasi tidak hanya selesai di laboratorium, tetapi bisa memberi dampak ekonomi,” ujarnya.
Aryadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan jumlah permohonan dan perolehan paten di NTB.
Melalui forum tersebut, peserta didorong untuk lebih aktif mendaftarkan hasil inovasinya agar memiliki perlindungan hukum sekaligus peluang pengembangan usaha. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi riset terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
