Lombok Timur — Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (27/2/2026). Dalam agenda tersebut, ia meninjau fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih, termasuk cold storage dan pabrik es.
Menteri didampingi Pelaksana Harian Sekda NTB Lalu Moh Faozal dan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin. Di hadapan nelayan, Trenggono menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat sarana tangkap dan mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Ia menyebut pemerintah akan menyalurkan 10 unit kapal nelayan lengkap dengan mesin untuk mendukung operasional nelayan setempat. Selain itu, Trenggono meminta nelayan tidak lagi menjual benih lobster, melainkan mengembangkan budidaya agar memperoleh keuntungan lebih besar.
“Di sini akan dibantu 10 unit kapal nelayan dan mesin. Kalau menangkap benih lobster, jangan dijual benihnya, tapi dibudidayakan. Kalau tidak punya keramba, ajukan, nanti akan dibantu,” kata Trenggono.
Menurutnya, potensi lobster di perairan Ekas cukup besar dan perlu dikelola melalui sistem budidaya yang terkontrol agar berkelanjutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyatakan dukungan atas langkah tersebut. Ia menilai keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi memperkuat sektor perikanan sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari dan kuliner terapung di kawasan Ekas.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak nelayan, di antaranya pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan peremajaan mesin kapal yang sebagian sudah tidak layak pakai.
“Kami masih membutuhkan SPBUN dan peremajaan mesin kapal. Dengan adanya fasilitas penyimpanan 10 ton ini, hasil tangkapan tidak harus langsung dijual saat harga rendah. Tata niaga lewat koperasi diharapkan bisa menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim, serta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah pusat dan daerah menyatakan akan menindaklanjuti hasil kunjungan dengan koordinasi teknis terkait bantuan sarana dan penguatan tata kelola perikanan di wilayah tersebut. (Red)

