Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan informasi tersebut diperoleh dari koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, BP2MI, serta laporan kementerian terkait.
Berdasarkan data dari laman CNC.BP2MI.go.id, tercatat 155 PMI asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait. Dari jumlah tersebut, 86 orang laki-laki dan 69 perempuan.
PMI tersebut berasal dari berbagai daerah di NTB, dengan jumlah terbanyak dari Lombok Tengah (47 orang), Sumbawa (32 orang), Lombok Timur (31 orang), Lombok Barat (21 orang), dan Kota Mataram (18 orang). Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.
Mayoritas bekerja di sektor jasa, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya berada di sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.
“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Ahsanul Khalik.
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau jamaah umrah asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan sejak 19 Februari 2026 melalui Lombok International Airport.
Dari jumlah tersebut, 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Sementara 1.372 jamaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan dilaporkan dalam kondisi aman serta menjalankan ibadah sesuai jadwal. Kepulangan jamaah dijadwalkan mulai 7 Maret 2026, dengan masa tinggal umrah rata-rata 9 hingga 12 hari.
Ahsanul Khalik menegaskan seluruh warga NTB di kawasan tersebut berada dalam pemantauan perwakilan RI, termasuk KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait.
“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” katanya.
Pemprov NTB menyatakan pemantauan akan terus dilakukan dan mengimbau masyarakat untuk merujuk pada informasi resmi terkait perkembangan situasi di Timur Tengah. (Red)
