Proyek ini diklaim sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarpulau di NTB, bukan sekadar membuka rute wisata baru. Pemerintah daerah menempatkan konektivitas sebagai salah satu fondasi pemerataan pembangunan di provinsi kepulauan tersebut.
NTB memiliki ratusan pulau kecil di sekitar Lombok dan Sumbawa. Akses menuju sejumlah pulau masih bergantung pada transportasi laut yang memerlukan waktu tempuh panjang dan sangat dipengaruhi cuaca. Skema pesawat amfibi dinilai dapat memangkas waktu perjalanan dari hitungan jam menjadi puluhan menit.
Bendungan Batujai dipilih dengan pertimbangan teknis, terutama karena lokasinya berdekatan dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Kedekatan ini memungkinkan integrasi pengawasan lalu lintas udara (ATC) dalam satu klaster kendali, efisiensi sistem navigasi, serta respons darurat yang lebih cepat karena berada dalam ekosistem bandara internasional.
Pemprov NTB menyebut penetapan lokasi didasarkan pada kajian keselamatan penerbangan dan efisiensi infrastruktur, bukan semata pertimbangan visual atau pariwisata.
Tahapan awal pengembangan meliputi penataan waterbase sesuai regulasi Kementerian Perhubungan, penyusunan standar operasional water aerodrome, sinkronisasi perizinan, pembangunan fasilitas dengan pendekatan ramah lingkungan, hingga uji coba operasional sebelum pembukaan rute komersial.
Pengelola bendungan dilibatkan untuk memastikan operasional seaplane tidak mengganggu fungsi utama pengairan. Pemerintah menyatakan tata kelola air dan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas.
Dari sisi ekonomi, proyek ini diarahkan mendukung skema pariwisata “low volume–high value”, yakni jumlah wisatawan yang lebih terkendali dengan belanja lebih tinggi. Pemerintah memperkirakan dampaknya dapat mendorong pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, meningkatkan okupansi homestay dan eco-resort, menggerakkan UMKM pesisir, serta menambah pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
Dalam jangka menengah hingga panjang, konektivitas udara berbasis air juga disebut berpotensi membuka akses logistik yang lebih cepat untuk komoditas perikanan bernilai tinggi, mempercepat mobilitas pelaku usaha, serta mendukung layanan medis darurat dari pulau terpencil.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan publik muncul, mulai dari potensi segmentasi layanan yang dianggap menyasar kalangan premium hingga dampak lingkungan dan fungsi bendungan. Pemerintah daerah menyatakan proyek ini akan tunduk pada regulasi keselamatan dan lingkungan, serta diawasi lintas instansi untuk menjaga fungsi utama bendungan tetap berjalan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut pengembangan seaplane sebagai bagian dari upaya mengubah posisi NTB dari sekadar destinasi wisata menjadi ekosistem kepulauan yang terhubung. Realisasi proyek ini akan menjadi ujian sejauh mana perencanaan teknis, tata kelola, dan pengawasan mampu menjawab ambisi konektivitas tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan keberlanjutan. (Red)
