Kota Bima – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri memimpin Apel Siaga Program Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan di Kantor Wali Kota Bima, Senin (2/3). Kegiatan tersebut membahas persoalan pengelolaan sampah dan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah.
Dalam amanatnya, Wagub menyebut Gerakan Indonesia Asri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mendorong penguatan kembali budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia menekankan bahwa pola pengelolaan sampah tidak bisa lagi mengandalkan sistem kumpul, angkut, buang. Menurutnya, diperlukan sistem terintegrasi yang dimulai dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir.
“Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan pola konvensional kumpul, angkut, buang, melainkan harus beralih pada sistem yang terintegrasi, dimulai dari hulu atau sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir,” ujar Indah Dhamayanti Putri.
Pemerintah Provinsi NTB mencatat pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Dari sepuluh tempat pembuangan akhir (TPA) di NTB, baru sebagian yang menerapkan sistem terkontrol. Selebihnya dinilai masih membutuhkan penataan.
Selain persoalan sampah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi perhatian. Pada 2025, IKLH NTB tercatat 77,4 dengan kategori baik, namun masih di bawah target nasional.
“Parameter seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan menjadi fokus perbaikan melalui gerakan reboisasi dan penghijauan yang konsisten,” katanya.
Menurut Wagub, gerakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. “Gerakan Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan bukan sekadar seremoni, tetapi panggilan untuk aksi nyata. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dan dilakukan secara sistemik serta terukur,” tegasnya.
Apel siaga dirangkaikan dengan penanaman pohon pule di halaman Kantor Wali Kota Bima. Kegiatan itu disebut sebagai bagian dari upaya penghijauan di kawasan perkotaan.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Tanpa lingkungan yang sehat, pembangunan akan kehilangan pondasi,” tutupnya. (Red)
