Ilustrasi Ratusan Dapur MBG di NTB Dihentikan, Tak Penuhi Standar Sanitasi dan Limbah
SAVANANEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebijakan ini tertuang dalam surat bernomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.
Penghentian dilakukan karena sejumlah SPPG belum memenuhi standar Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan/atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang menjadi syarat utama dalam operasional layanan pangan.
Berdasarkan lampiran surat, sejumlah SPPG di Kota Mataram turut terdampak, di antaranya Ampenan Selatan 1, Ampenan Utara, Dayan Peken, Pajarakan Karya 3, Pagesangan Barat, Pagutan 4, Pejanggik, Babakan, Karang Pule, Kekalik Jaya 3, Tanjung Karang Permai, hingga Monjok Timur dan Rembiga.
Sementara di wilayah Lombok Barat, penghentian juga mencakup SPPG di Batulayar, Sandik, Senteluk, Gerung, Kediri, Kuripan, Labuapi, Lembar, hingga Narmada.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat untuk menjamin kualitas pangan dalam program makan bergizi gratis.
“Pemberhentian operasional sementara ini merupakan langkah pengawasan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar sanitasi, keamanan pangan, serta sarana pengolahan limbah yang telah ditetapkan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
BGN memastikan, penghentian ini bersifat sementara. Operasional SPPG akan kembali dibuka setelah masing-masing pengelola melengkapi perbaikan fasilitas IPAL serta menyerahkan dokumen SLHS yang sah untuk diverifikasi.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan program makan bergizi tetap berjalan dengan standar keamanan dan kesehatan yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat. (Red)
