Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi
Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengakselerasi program “Desa Berdaya” sebagai strategi utama menekan angka kemiskinan ekstrem. Program ini dirancang menyasar langsung akar persoalan di tingkat desa melalui dua pendekatan: tematik berbasis wilayah dan transformatif berbasis keluarga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan intervensi terukur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
“Ini bukan bantuan konsumtif. Desa Berdaya dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengembangkan potensi lokal, termasuk sektor pariwisata desa,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Pada skema tematik, pemerintah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di NTB secara bertahap hingga 2029. Tahun ini, sebanyak 256 desa dan kelurahan dipilih sebagai tahap awal dengan alokasi masing-masing Rp300 juta.
Namun, penggunaan anggaran tersebut tidak bersifat bebas. Pemerintah telah menetapkan petunjuk teknis yang mengharuskan desa mengajukan proposal berbasis potensi unggulan masing-masing. Setiap usulan akan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan.
“Tujuannya agar dana ini benar-benar mendorong lompatan ekonomi desa, bukan sekadar belanja rutin,” kata Hamdi.
Sementara itu, skema transformatif menyasar langsung kepala keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tercatat 6.711 kepala keluarga di 40 desa menjadi target intervensi tahap pertama.
Setiap keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp7 juta yang diarahkan sebagai modal usaha produktif. Pemilihan desa dilakukan dengan mempertimbangkan variasi karakter wilayah, mulai dari pesisir hingga kawasan pertanian, serta tingkat kedalaman kemiskinan.
Untuk memastikan efektivitas program, Pemprov NTB menyiapkan 144 pendamping yang akan diterjunkan langsung ke lapangan. Mereka akan dibekali pelatihan khusus terkait pengelolaan usaha, keuangan, hingga pendampingan sosial.
Pendamping nantinya akan membantu keluarga sasaran mengidentifikasi potensi usaha, termasuk menghidupkan kembali keterampilan yang sempat terhenti, misalnya akibat dampak pandemi.
“Fokusnya adalah membangun kembali mata pencaharian. Bantuan harus menjadi modal yang berputar, bukan habis untuk konsumsi,” tegas Hamdi.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap desa tidak lagi menjadi kantong kemiskinan, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. (Red)
