 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal meninja progres penanganan ruas jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa |
Sumbawa - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan di NTB ke depan harus berbasis mitigasi risiko dan perlindungan konektivitas ekonomi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres penanganan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (9/5).
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur melihat langsung kondisi
badan jalan, titik rawan longsor, sistem drainase, hingga proses penguatan
lereng yang masih berlangsung di sejumlah titik. Ruas Lenangguar–Lunyuk
merupakan salah satu jalur strategis penghubung wilayah selatan Kabupaten
Sumbawa yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian
antarwilayah.
Di lapangan, sejumlah alat berat tampak melakukan penataan
badan jalan, pembersihan material longsor, pemasangan bronjong, serta
pembangunan saluran drainase pada titik-titik yang dinilai rawan pergeseran
tanah.
Gubernur Miq Iqbal menegaskan seluruh proses penanganan
harus dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.
“30 Mei ini harus bisa selesai semua. Jangan sampai lewat
lagi. Kalau bisa akhir bulan ini sudah siap,” tegasnya.
Saat meninjau salah satu titik longsor, Miq Iqbal menyoroti
kondisi lereng yang labil sebagai penyebab utama kerusakan badan jalan di
sejumlah lokasi.
“Kalau melihat struktur jalan di sini, persoalan utamanya
ada pada lereng yang labil. Longsor menimbun badan jalan dan mengganggu akses
masyarakat. Karena itu titik-titik rawan harus dipetakan dan ditangani lebih
dulu,” ujarnya.
Menurut Miq Iqbal, pembangunan jalan tidak lagi cukup hanya
berfokus pada pengaspalan badan jalan, tetapi harus memperhitungkan aspek
mitigasi bencana, sistem drainase, dan karakter geografis wilayah.
Ia menilai banyak kerusakan jalan selama ini terjadi akibat
minimnya saluran air dan lemahnya antisipasi terhadap potensi longsor.
“Sekarang ini drainase wajib dalam desain jalan. Jangan
hanya membangun badan jalannya saja, tetapi juga harus menghitung aliran air,
kondisi lereng, dan risiko longsor di sekitarnya,” katanya.
Ia juga meminta pengawas jalan tidak hanya memantau kondisi
permukaan jalan, tetapi ikut menghitung potensi kerusakan di sisi kiri dan
kanan ruas jalan yang dapat membahayakan masyarakat.
“Kalau kerusakan ditangani sejak awal, biayanya tidak besar.
Tapi kalau dibiarkan sampai parah, anggarannya bisa ratusan juta bahkan
miliaran rupiah,” ujarnya.
Selain fokus pada aspek mitigasi, Miq Iqbal menegaskan bahwa
keberadaan ruas jalan Lenangguar–Lunyuk sangat penting bagi aktivitas ekonomi
masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah selatan Sumbawa.
Ia bahkan meminta percepatan penanganan pada salah satu
titik badan jalan yang dinilai membahayakan kendaraan pengangkut hasil panen masyarakat.
“Ini berbahaya untuk pengendara, apalagi saat panen raya
ketika truk pengangkut hasil pertanian melintas. Kalau bisa besok sudah mulai
persiapannya dan minggu depan mulai dikerjakan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, jajaran teknis Dinas PUPR
NTB memastikan percepatan pekerjaan terus dilakukan di lapangan sesuai target
penyelesaian akhir Mei 2026.
Selain percepatan penanganan, Gubernur juga menegaskan
komitmennya memperkuat sistem pemeliharaan jalan provinsi melalui dukungan
anggaran dan pengadaan alat pemeliharaan secara bertahap.
Menurutnya, anggaran pemerintah seharusnya lebih banyak
digunakan untuk membuka konektivitas baru dan memperkuat akses ekonomi
masyarakat, bukan terus-menerus habis untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya
dapat dicegah sejak awal.
“Lebih baik anggaran kita dipakai membuka keterhubungan
wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil
pertanian,” katanya.
