 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri berfoto bersama para Tamu Undangan dalam Peringatan hari Otonomi Daerah di Halaman Kantor Gubernur NTB |
Mataram – Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat merayakan Hari Otonomi Daerah Ke-30 dengan menggelar Apel di halaman Bumi Gora kantor Gubernur NTB, Senin (27/4/2026).
Saat menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan, bahwa otonomi
daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan,
meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan
masyarakat di seluruh Indonesia melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam
menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” jelas Mendagri.
Sesuai tema hari Otda tahun ini “Dengan Otonomi Daerah Kita
Wujudkan Asta Cita”, harus mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola
potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.
Mendagri juga menekankan, bahwa keberhasilan pembangunan
nasional sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antara
pusat dan daerah.
“Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak
akan tercapai secara maksimal,” terangnya
Untuk itu, sejumlah langkah strategis menjadi fokus dalam
memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya;
Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran antara
pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta
meningkatkan efektivitas pembangunan.
Kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang
didukung digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, sehingga pelayanan
publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah melalui
optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri
dan berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kolaborasi antar daerah dalam menangani
isu-isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan
sampah, hingga pengembangan ekonomi regional.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk fokus pada
pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, termasuk akses pendidikan,
kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, khususnya di wilayah
tertinggal, terluar, dan terpencil.
Dalam menghadapi tantangan global, perhatian juga diarahkan
pada penguatan ketahanan daerah, meliputi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi,
serta mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Sejumlah agenda prioritas turut disoroti, antara lain upaya
mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang
berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,
serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja.
Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan
layanan kesehatan menjadi perhatian utama melalui kolaborasi lintas sektor,
penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta pemenuhan gizi
masyarakat termasuk melalui program makan bergizi.
Di akhir sambutan, ditegaskan bahwa capaian 30 tahun
pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan
kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kerja sama dan
sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
