Lombok Barat – Di tengah tantangan fiskal yang dinamis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam tata kelola anggaran daerah. Meski sempat menghadapi pemangkasan Transfer Keuangan Daerah hingga mencapai Rp.310 miliar, Pemkab Lombok Barat justru mencatatkan capaian kinerja anggaran yang impresif, menempatkan daerah ini sebagai pemegang rasio belanja infrastruktur tertinggi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTB pada tahun 2026.
Ilustrasi
Pemkab Lombok Barat kini menjadi salah satu daerah dengan pengelolaan belanja pegawai paling disiplin. Di saat banyak pemerintah daerah berupaya keras memenuhi ambang batas maksimal belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, Lombok Barat berhasil menekan rasio belanja pegawainya hingga menyentuh angka 34,23%.
Capaian ini menempatkan Lombok Barat sebagai daerah yang paling mendekati rasio ideal dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB. Dengan selisih hanya 4% dari ketentuan, hal ini mencerminkan langkah nyata pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan produktivitas birokrasi.
Tidak hanya sukses dalam efisiensi belanja rutin, Pemkab Lombok Barat juga berhasil menjaga roda pembangunan tetap berputar. Terbukti, rasio belanja infrastruktur terhadap APBD mencapai 38,69%. Angka ini merupakan yang tertinggi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB tahun 2026.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ruang fiskal akibat pemangkasan transfer keuangan tidak menyurutkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang merata.
Dikonfirmasi di kantornya, Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini atau yang akrab disapa Bapak LAZ, menanggapi bahwa keterbatasan fiskal bukanlah alasan untuk mengerem laju pembangunan.
"Kami membuktikan bahwa tantangan fiskal bukanlah penghalang untuk terus membangun. Melalui kedisiplinan anggaran, kami memastikan bahwa setiap rupiah APBD diarahkan untuk kepentingan publik dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Sebagai implikasi positif dari hal tersebut, karena Lombok Barat merupakan kabupaten yg belanja pegawainya paling rendah se-Provinsi NTB dan alokasi belanja infrastrukturnya paling tinggi se-Provinsi NTB, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan dengan memasukkan Kabupaten Lombok Barat ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik pada ajang Enterpreneur Goverment melalui pembiayaan kreatif tingkat nasional, yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Semoga dengan kerja nyata ini, Kabupaten Lombok Barat mendapatkan penghargaan Enterpreneur Government dan menjadi yang terbaik di tingkat nasional. (Red)
