(Istimewa)
Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan aplikasi layanan aduan cepat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rencana ini muncul di tengah masih tingginya angka kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pernikahan anak di daerah tersebut.
Aplikasi yang akan dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial NTB itu dirancang memiliki nomor darurat serta sistem pelaporan yang dapat diakses masyarakat secara cepat dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Data dari Simfoni PPA tahun 2025 mencatat 637 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan total 654 korban. Anak perempuan mendominasi dengan 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat 151 anak.
Selain itu, pernikahan anak masih menjadi persoalan yang berkaitan dengan tingginya angka kekerasan. Praktik ini juga berdampak pada persoalan lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.
Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial NTB, Lalu Juhamdi, mengatakan aplikasi tersebut ditargetkan segera dibentuk untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
“Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujarnya, Rabu (1/3/2026).
Ia menjelaskan, melalui layanan ini masyarakat tidak perlu datang langsung ke instansi untuk melapor. Laporan dapat disampaikan melalui aplikasi atau nomor darurat dengan jaminan kerahasiaan.
Setiap laporan yang masuk, lanjutnya, akan ditindaklanjuti melalui pendampingan korban serta proses hukum terhadap pelaku hingga ke pengadilan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Sosial NTB bersama sejumlah pihak juga berencana menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat.
Aplikasi aduan ini ditargetkan diluncurkan dalam waktu dekat, sebagai salah satu upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB. (Red)
