Lombok Tengah - Puluhan tenaga kesehatan paruh waktu mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kesejahteraan yang dinilai belum layak. Kamis (16/4).
Dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Lombok Tengah, para nakes mengungkapkan bahwa mereka menjalankan tugas yang sama dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan menangani keselamatan pasien. Namun, honor yang diterima dinilai sangat jauh dari standar kelayakan.
"Dengan tanggung jawab besar yang diemban, kita berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan paruh waktu, " Sumarni selaku perwakilan Nakes
Selain persoalan upah, para nakes juga mempertanyakan dasar regulasi terkait penetapan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu. Mereka meminta adanya transparansi serta kebijakan yang lebih berpihak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi para nakes hingga menemukan solusi yang adil.
"Persoalan ini bukan hanya soal nominal, tetapi juga menyangkut keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga kesehatan," katanya.
Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan pengupahan yang diambil memiliki dasar yang jelas, transparan, serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
"Kami akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini. Kalau memang ada ruang untuk penyesuaian, tentu harus diperjuangkan agar lebih layak dan sesuai dengan beban kerja yang diemban para nakes,” jelasnya.
DPRD Lombok Tengah juga berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kesehatan, guna membahas persoalan ini secara menyeluruh untuk mencari solusi terbaik di tengah efisiensi anggaran.
"Kami memahami bahwa kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan dalam melakukan penyesuaian anggaran," ucapnya.
DPRD memastikan akan terus mengawal aspirasi para tenaga kesehatan paruh waktu hingga ada kejelasan.
"Saya harap para nakes tetap menjalankan tugas secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah menyebutkan bahwa hingga kini belum ada keputusan final terkait kenaikan honor.
"Kebijakan yang ada masih menyesuaikan kondisi anggaran daerah yang tengah mengalami efisiensi," katanya. (Man)
