Lombok Tengah - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pendidikan inklusif berbasis data.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan diskusi lanjutan bertajuk “Dukungan CSR untuk Pendidikan Inklusif Berbasis Data Kabupaten Lombok Tengah” yang berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (6/5).
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai lembaga mitra untuk memperkuat dukungan terhadap layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah.
Mewakili Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Winarna, DEA menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menggalang partisipasi publik dalam menyelesaikan persoalan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami berharap dukungan terhadap pendidikan inklusif semakin kuat sehingga seluruh anak, termasuk anak dengan hambatan fungsional belajar, dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Sementata itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah yang diwakili Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Muliawan, menyampaikan pesan Bupati Lombok Tengah terkait pentingnya mengarusutamakan dukungan terhadap pendidikan inklusif, khususnya melalui penyediaan alat bantu, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan kapasitas guru.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk memastikan anak-anak dengan hambatan fungsional belajar, terutama anak-anak penyandang disabilitas, memperoleh layanan pendidikan yang optimal dan sesuai kebutuhan mereka.
"Tanpa adanya intervensi dan dukungan yang memadai, anak-anak dengan hambatan fungsional berisiko semakin termarginalkan dalam sistem pendidikan," ucapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, H. Jumadi, memaparkan hasil temuan Program Profil Belajar Siswa (PBS). Dari sekitar 9.000 anak yang telah mengikuti proses skrining awal di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA, ditemukan sekitar 5.000 anak yang terindikasi memiliki hambatan fungsional belajar.
"Setelah dilakukan skrining lanjutan, terdapat sekitar 600 anak yang dinilai membutuhkan intervensi segera agar dapat memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka," katanya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Rumah Sakit Adikarsa menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi melalui pelaksanaan skrining lanjutan dengan mengintegrasikan dukungan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Komitmen serupa juga disampaikan Direktur Utama PDAM Lombok Tengah yang disebut telah lebih dahulu melakukan pendampingan bersama Tulus Angen Community dalam memberikan layanan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Disisi lain, ITDC menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pendidikan inklusif. ITDC diketahui telah memiliki Mandalika Children Learning Centre (MCLC) yang diharapkan dapat menjadi pusat penguatan layanan pendidikan, khususnya di wilayah ring 1 kawasan kerja ITDC, yakni Kecamatan Pujut dan wilayah penyangga.
Selain itu, BAZNAS Lombok Tengah juga membuka peluang kolaborasi melalui dukungan penyediaan alat bantu bagi anak-anak disabilitas yang dapat diakses melalui program Tastura Peduli.
Melalui forum diskusi tersebut, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor yang semakin kuat dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anak di Kabupaten Lombok Tengah. (Red)
