Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat Haris Karnain
Lombok Barat - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok Barat Haris Karnain buka suara atas laporan dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Mataram dana sebesar Rp150 juta. Pasalnya selama tahun 2025, PMI Lombok Barat tidak menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Dalam kasus ini, kata Haris PMI Lombok Barat, belum menerima informasi resmi terkait detail sumber dana yang dilaporkan oleh pelapor.
Haris mengatakan, PMI Lombok Barat sejatinya menghormati seluruh proses yang sedang berjalan. Dia akan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
"PMI Lombok Barat juga mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjaga situasi yang kondusif sambil menunggu informasi resmi dari pihak berwenang," kata Haris dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).
Sebagai lembaga kemanusiaan, Haris berujar, PMI Lombok Barat senantiasa berupaya menjalankan pengelolaan keuangan dan tata kelola kelembagaan secara terbuka, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hingga saat ini, proses audit dan evaluasi pengelolaan keuangan oleh kantor akuntan publik independen masih sedang berjalan sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Hasil final dari proses audit tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama PMI Pusat selaku pembina dan pengarah PMI di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PMI Lombok Barat dalam menjaga tata kelola lembaga yang akuntabel serta memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi.
"Ini bentuk perhatian, kritik, dan masukan dari masyarakat merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan lembaga," kata Haris.
"Kami menghormati seluruh proses yang berjalan dan tetap berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan kemanusiaan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ke depan, tutur Haris, PMI Lombok Barat akan tetap fokus menjalankan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat serta terus memperkuat tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel.
PMI Lombok Barat juga terbuka kepada seluruh pihak yang ingin memperoleh informasi terkait layanan maupun program-program kemanusiaan yang dijalankan.
Meski diterpa isu miring, Haris mengklaim bahwa pelayanan kemanusiaan di Lobar justru mengalami peningkatan signifikan. Sejak ia memimpin, stok darah yang sebelumnya hanya mampu menyediakan 500 kantong kini melonjak hingga 2.000 kantong per bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di wilayah tersebut. Namun, ia menyayangkan adanya teror mental berupa panggilan telepon gelap dan makian yang diterima oleh staf di lapangan akibat bergulirnya isu ini.
Dinamika yang terjadi di Lobar turut memicu perhatian serius dari pengurus tingkat provinsi. Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Provinsi NTB, Ns. Lalu Doddy Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan tata kelola organisasi di tingkat kabupaten berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Lalu Doddy mengapresiasi langkah pengurus PMI Lobar yang telah menggandeng Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit mandiri atas penyelenggaraan UDD. Menurutnya, audit ini adalah instrumen vital untuk mengukur kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015.
"Kami dari PMI Provinsi sudah melihat dinamika di PMI Lobar, termasuk di UDD. Pertama, kami berikan apresiasi kepada Ketua PMI Lobar telah melaksanakan audit atas penyelenggaraan UDD PMI Lobar," tutur Lalu Doddy Setiawan.
Terkait indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor), Lalu Doddy meminta semua pihak untuk bersikap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia menekankan bahwa dalam ranah hukum, delik korupsi harus memenuhi unsur kerugian negara yang nyata, sementara dana yang dipermasalahkan saat ini bersifat mandiri dari hasil pengolahan darah.
"Kalau kita bicara tentang indikasi korupsi, ini mungkin masih terlalu jauh. Karena kalau kita bicara rumusan delik tindak pidana korupsi, ini kan satu harus ada kerugian negara," tegas Doddy seraya menambahkan riak-riak di internal organisasi lebih disebabkan oleh kurangnya komunikasi atau silaturahmi antar pengurus.
Sebagai solusi konkret, PMI Provinsi NTB berencana menginisiasi pertemuan besar dalam waktu dekat. Agenda utamanya adalah rapat pleno yang diperluas dengan melibatkan seluruh jajaran pengurus PMI Lobar untuk meluruskan segala kesalahpahaman. "Pekan depan kita akan minta PMI Lobar untuk rapat pleno, bila perlu rapat pleno yang diperluas. Sehingga semua yang ada di PMI Lobar ini semua tahu, ini lho kondisi kita," tutup Doddy. (Red)
