 |
| Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menerima Surat Keputusan Penetapan NTB sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Tohir di Jakarta |
JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad
Iqbal secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan
Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI,
Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Selasa (23/6/2026). Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan
penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah
penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT
Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua
Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik
Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan para pemangku
kepentingan terkait.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah
Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar
menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi
mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi
Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini
merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan
persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, kehadiran Gubernur NTB
dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi
atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional
terbesar di Indonesia. Penetapan ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah
terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menggelar berbagai ajang olahraga
berskala nasional maupun internasional.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028
mengusung pola kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan
fasilitas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan
disesuaikan dengan kesiapan venue, sementara DKI Jakarta berperan sebagai
daerah penopang untuk cabang-cabang tertentu yang memerlukan fasilitas
berstandar khusus.
“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung
lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus
pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada,
bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.
Pascapenyerahan SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat
berbagai langkah persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue,
penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga
penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan.
Di saat yang sama, pemerintah juga akan mendorong
partisipasi aktif masyarakat agar PON 2028 menjadi kebanggaan bersama.
Keramahtamahan masyarakat, kesiapan pelayanan, serta dukungan dunia usaha,
komunitas olahraga, dan pelaku UMKM diyakini akan menjadi bagian penting dalam
menyukseskan penyelenggaraan sekaligus menghadirkan pengalaman terbaik bagi
atlet, ofisial, dan tamu dari seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Gubernur NTB menyambut
penetapan tersebut dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Menurutnya, PON XXII
Tahun 2028 bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga peluang strategis
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata,
menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan semakin memperkenalkan NTB secara
luas.
Pengalaman NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala
besar, termasuk event olahraga nasional dan internasional, menjadi modal
penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON. Dengan dukungan infrastruktur
yang telah dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu
menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.
Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen menjalankan arahan
pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien,
transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional,
sembari memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi
masyarakat.
“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk
menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses
administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat
gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan
Indonesia,” tutupnya (**)
